Bima, Bimakini.com.-Sikap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Ady Mahyudi, SE, yang bersikukuh tidak menandatangani nota kesepahaman hasil sidang paripurna KUA-PPAS disorot akademisi. Demikian pandangan akademisi STKIP Taman Siswa Bima, Asrul Raman, M.Pd,sikap itu bentuk arogansidan egois. Masalahnya, hasil sidang paripurna itu sangat penting dan menentukan nasib rakyatdan kelanjutan program eksekutif.
Menurutnya, absennya Ady secara politis sangatlah berpengaruh terhadap perencanaan platform anggaran untuk rakyat. Meski pada kenyataannya Adymenyatakan tetap mengikuti rapat itu, tetapi dianggap sama saja menolak terlibat.
Asrul menilai, alasan tidak mau menandatangani juga akibat ketersinggungan karena tidak menerima undangan merupakan alasan klise dan sangat tidak mendasar. Sebab, lembaga legislatif bukanlah lembaga yang tidak memiliki sistem dan struktur koordinasi yang jelas,sehingga sangat konyol kalau tidak menerima undangan.
“DPRD itu kan bukan lembaga ecek-ecek,tetapi memiliki mekanisme kerja yang jelas,” ujar Asrul melalui telepon seluler, Minggu (5/8) sore menyorot absennya politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu dalam penandatanganan hasil siding paripurna KUA-PPAS, pekan lalu.
Bisa saja,katanya, saat undangan itu dibagikan, Adysedang tidak berada di kantor,karena fenomena Dewan tidak masuk kantor itu sudah menjadi pemandangan umum selama ini. Untuk itu, alasan tidak menerima undangan tidak sebanding dengan nasib rakyat yang sedang diperjuangkan untuk jangka waktu yang relatif lama.
“Saya pikir Ady sebagai Pimpinan Dewan sangat keliru tidak menandatanganinya,karena hal itu telah mengindikasikan dia tidak ingin terlibat memerjuangkan anggaran untuk rakyat,” jelasnya.
Persoalan itu,katanya, telah menambah buruk citra lembaga tersebutsetelah sebelumnya dua anggota mereka terlibat adu jotos saat sidang siding paripurna. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.