Kota Bima, Bimakini.com.- Beredarnya produk berformalin seperti yang disita petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram di pasar raya Bima, beberapa hari lalu, mengundang reaksi masyarakat. Umumnya, mereka menyayangkan perilaku pedagang yang mencoba meraup keuntungan dengan menambahkan boraks dan formalin ke dalam bahan makanan, apa dilakukan saat bulan Ramadan.
Warga Kelurahan Melayu, Indriati S, SP, menyayangkan pedagang yang menjual dagangannya berbahan kimia. Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Diskoperindag mesti menindak tegas oknum pedagang berformalin sebelum banyak korban berjatuhan. “Saya sayangkan oknum yang menjual makanan yang dicampur bahan berformalin,” ungkapnya Jumat (10/8) di pasar raya Bima.
Warga Rabangodu, Mariamah, S.Pd, juga menyayangkan perilaku oknum pedagang yang mencampurkan boraks dan formalin kedalam bahan makanan. Tindakan itu tidak terpuji karena mengancam keselamatan masyarakat. Maraknya bahan berformalin disebabkan ketidaktegasan pemerintah dalam menindak oknum pedagang nakal.
“Kalau pemerintah berani, mana ada formalin di Kota ini. Tapi saya menduga,pemerintah takut rugi ndak ada pemasukan, makanya tidak menindak pelaku yang menggunakan boraks,” ujarnya di pasar Bima.
Dikatakannya, pemerintah yang telah membuktikan adanya zat berbahaya dalam bahan makanan tersebut, sebaiknya menindaknya dengan menempuh jalur hukum sebagi pembuktian bahwa penggunaan bahan berbahaya dalam makanan diatur oleh Undang-Undang. Jika pemerintah tidak melakukannya berarti pemerintah juga mengabaikan UU.
“Wajar kalau ada masyarakat yang tidak taat aturan, oknum pemerintah saja takut menegakkan Undang-Undang tentang penggunaan bahan pengawet berupa boraks dan formalin dalam makanan,” ujarnya.
Warga lainnya, Abdullah, menyayangkan oknum pedagang yang menggunakan bahan pengawet berbahaya. Pemerintah harus menindak tegas oknum pedagang tersebut, karena aktivitasnya sangat membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk pemerintah. Tidak menutup kemungkinan yang mengonsumsi bahan pengawet berbahaya itu adalah pejabat dan keluarganya.
“Kalau bisa usaha mereka ditutup saja, kalau diberikan pembinaan itu kayaknya sia-sia saja. Toh masih ada saja oknum pedagang yang menggunakan bahan berbahaya itu,” ujarnya. (BE.18)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
