Opini

Me too, Flower! dan Gantung Palu

Oleh: Khairudin M. Ali

BOLEHKAN rakyat menggugat dan mempertanyakan cinta pemerintah untuknya? Paling tidak dengan alasan bahwa pemerintah lahir untuk melayani kepentingan rakyat, sebagai pemilik daulat atas negara dan seabrek alasan lain, mestinya cinta itu memang harus diberikan sepenuhnya kepada rakyat. Cinta utama itu kepada rakyat, bukanya cinta kedua, ketiga atau dilakukan dengan setengah hati.

Saya jadi teringat akan cuplikan adegan pada film Korea dengan judul Me too, Flower! Ada adegan di mana seorang kakek renta yang tinggal di sebuah rumah sederhana. Dia sudah tidak memiliki sanak atau keluarga lagi, jadi hidupnya diurus oleh negara. Suatu ketika, dia menghubungi kantor polisi lokal untuk meminta susu seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini rupanya sang kakek berulah lebih dari biasanya dan seakan ingin menguji kesabaran seorang petugas polisi yang biasanya datang untuk melayani.

Sambil menyodorkan sekotak susu rasa coklat, polisi itu tersenyum kepada sang kakek yang sudah mulai berulah seperti anak kecil. ”Saya tidak mau susu coklat,” rajuknya pada petugas polisi. Dengan cekatan sang polisi wanita (polwan) ditemani kawannya itu menyerahkan susu rasa stoberi. Rupanya sang polwan ini sudah mengantisipasi jika sang kakek berulah. ”Saya tidak mau susu rasa stroberi,” katanya lagi. Dengan cepat pula polwan menyerahkan susu rasa blueberry. Ditolak lagi dan ditolak lagi,  sampai akhirnya semua rasa susu yang disiapkan oleh sang polwan sudah tidak ada lagi. Polwan itu kesal dan mulai tidak sabar atas ulah si kakek. Melihat sang polwan mulai kesal, si kakek mengancam akan melapor pada atasannya melalui perangkat komunikasi yang biasa dia pakai. Dengan menekan  PTT (push to talk) radio komunikasi, dia mulai panggil-panggil petugas polisi di kantor.

Ia mulai bicara dengan kantor polisi lokal yang biasa melayaninya. ”Saya minta petugasnya diganti saja,” katanya. Polwan begitu takut kalau atasannya tahu kalau dia sudah memperlakukan kakek dengan kurang baik saat mengantar susu.

Gambaran yang saya peroleh dari adegan di atas bahwa kehidupan kakek tadi dijamin oleh negara, seperti juga Undang-Undang Dasar negara kita. Merasa gajinya dibayar dari pajak yang dipungut dari rakyat, polwan itu tadi merasa bersalah dan ditegur keras oleh rekannya.

Pernahkah hal seperti ini terjadi di negeri kita? Pernahkan ada warga negara yang merajuk pada negara untuk memenuhi kebutuhan pokoknya? Kata merajuk dalam konteks ini, bagi saya tentu bermakna tidak sekadar protes atau ngambul. Tetapi ada hubungan harmonis yang tergambar di dalamnya. Negara menyintai rakyatnya. Negara tidak perlu merasa menjadikan kakek sebagai beban karena memang itu sudah menjadi kewajiban.

Di negeri kita? Demo anarkhis pun belum tentu diperhatikan, apalagi sekadar merajuk. Rakyat begitu jauh dari negara. Bahkan ada yang baru merasa sekadar merdeka dari penjajah, tetapi belum bisa menikmati apa-apa. Mereka belum merasa menikmati cinta yang menjadi kewajiban negara itu. Negara kita masih berkutat pada banyak urusan yang tidak substansial seperti soal rebutan perkara yang harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan meminta pandangan dari ahli hukum tata negara.

Kita masih berkutat pada urusan administrasi, bukan pada pelayanan. Urusan terminal bayangan saja yang sudah akut puluhan tahun tidak bisa diselesaikan. Begitu sulitkah negara ini menertibkan hal-hal kecil seperti itu? Padahal kalau hukum yang dijadikan panglima, pasti semua rakyat akan taat aturan.Tetapi kalau yang dicontohi adalah pembangkangan, maka itu pulalah yang menjadi teladan bagi rakyatnya.Padahal rakyat pasti bisa teratur, tergantung negaranya. Bukankah rakyat negara ini jika ke Singupara mereka begitu tertib? Kenapa di negaranya justeru berperilaku sebaliknya. Jawabannya karena ada aturan, tetapi tidak dijalankan. Jika pun dijalankan, masih ada saja celah negosiasi sehingga belum melahirkan rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Kembali pada soal rakyat menggugat cinta, negara mungkin saja masih bingung untuk merealisasikannya. Hal ini bisa terjadi karena negara masih sibuk pada urusan negara itu sendiri, minus rakyat. Saya jadi teringat pesan yang dikirim seorang kawan saat makan sahur. Pesan itu sebenarnya hanya melanjutkan pesan kawan yang telah dipostingnya dalam akun twitternya.

Hal yang dibahas adalah soal pengungsi Rohingya yang minta suaka ke negeri kita.  Kawan itu menyebut, pencari suaka bukanlah penjahat. Mereka adalah pejuang yang sedang membela nyawanya. Apa ketakutannya kalau kita menjadi pelindung bagi pencari suaka?

Saya jadi teringat pada banyak kejadian belakangan ini. Kejadian Rohingya memang tidak persis sama dengan apa yang terjadi dengan di negara kita. Bedanya cuma soal agama saja. Tetapi kejadian pembunuhan oleh negara atas alasan konflik rakyat dengan pengusaha kerap terjadi. Di Sape Bima, di Mesuji, dan di sejumlah tempat lainnya, negara cenderung represif terhadap rakyat. Ada kesan negara lebih membela kepentingan pengusaha daripada rakyatnya. Padahal tujuan masuknya pengusaha itu sebenarnya diharapkan akan bermuara kembali kepada kesejahteraan rakyat.

Tetapi logika ketika rakyat menolak kebijakan-kebijakan yang salah urus dan kurang sosialisasi sepert itu, cenderung rakyat yang menjadi korban. Rakyat ditembak mati seperti tikus sawah padahal mereka membela tanah leluhur dan tidak ingin mata pencahariannya hilang.  Banyak contoh bahwa ambisi kemajuan yang dijanjikan tidak pernah memberikan dampak kesejahteraan buat mereka.

Ketika rakyat menggugat negara akan cintanya untuk siapa, kelihatannya menjadi wajar. Fakta yang terjadi hingga saat ini, kesejahteraan yang didamba itu masih jauh panggang dari api. Negara belum memberikan cintanya kepada rakyat secara utuh. Jangankan sepenuh hati, setengah hatinya pun rasanya masih belum. Sehingga sangat wajar jika masih ada masyarakat yang mengatakan baru merasakan kemerdekaan itu hanya sebatas perginya penjajah, tidak untuk urusan lain.

Jangankan meminta susu kepada negara, adanya jalur komunikasi langsung yang bisa langsung direspon pun, masih hanya sekadar mimpi. Bahkan ada warga yang saya temui berujar, ”Kami tidak butuh pemerintah. Kami bisa cari makan sendiri, kami bisa hidup sendiri dan seperti itulah yang kami rasakan selama ini. Kami hanya butuh jalan agar bisa menjual hasil panen kami ke pasar,”  katanya.

Kondisi demikian, masih banyak dialami oleh rakat di negeri ini. Banyak program yang diluncurkan, belum menusuk pada upaya untuk menjangkau hajat hidup mereka. Hampir semuanya masih sebatas retorika dan dan hanya ada pada iklan layanan masyarakat di televisi Jakarta.

Jika saja dana untuk membeli alat simulator SIM yang sekarang diributkan itu untuk membangun jalan desa-desa yang terisolir, betapa besar manfaatnya. Padahal tanpa alat simulator itu pun, setiap orang bisa memperoleh SIM.

Itulah negeri kita, masih harus bekerja keras dan butuh pemimpin yang punya komitmen untuk membangun negeri kaya raya ini. Tentu saja plus, pemimpin yang menyintai rakyatnya sepenuh hati. Setiap musim Pemilukada dan Pemilu-Pemilu lainnya, rakyat hanya jadi alat untuk mencapai tujuan politik. Padahal harusnya sebagai pemilik kadaulatan, rakyat yang harusnya menjadi nomor satu untuk dicintai. Jadi wajarlah kalau rakyat menggugat cinta negara padanya.

Suatu waktu ketika berkunjung ke Amerika Serikat, saya menemukan banyak hal kecil yang tidak saya jumpai di negara ini. Salah satunya adalah tulisan “lihat ke bawah” selalu tergantung di atas lantai yang tidak rata. Saya kemudian berpikir, betapa cintanya negeri ini pada rakyatnya. Kalau di negeri kita hanya pesawat yang punya pintu darurat, tetapi bus hanya disediakan palu seperti di Busway Trans Jakarta. Saya sempat bertanya, untuk apa palu yang digantung itu? Tetapi sebelum saya keluarkan pertanyaan saya itu, buru-buru saya jawab sendiri.  ”Pasti untuk memecahkan kaca kalau terjadi kebakaran.”  Padahal mengeluarkan aturan setiap bus harus punya pintu darurat, begitu mudahnya. Tidak perlu Undang-Undang, SK Menhub saja rasanya sudah bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat. Tetapi kita lebih suka menggantung palu.

Bus terbakar dengan penumpang terjebak, bukan tidak pernah terjadi di negeri ini. Tetapi tidak juga membuat negara memperbaiki sistem dan aturan main transportasi masal yang lebih melindungi rakyatnya. Padahal rakyat itu, termasuk juga para pejabat di negara saat ini. Bagaimana pendapat Anda? (*)

http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/07/me-too-flower-dan-gantung-palu/

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top