Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Pemkab Bima Didesak Transparan soal Dana Pembangunan Kantor Bupati

Kota Bima, Bimakini.com.- Lembaga Edukasi, Akuntabilitas Keuangan Publik, dan Non-Publik NTB, Hamzah Haz mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima agar transparan dan menyiapkan informasu jumlah pagu dan spek pembangunan kantor Pemda kepada publik.

Dikatakannya, desakan kepada pemerintah agar menyiapkan informasi dan transparansi jumlah anggaran dan item pekerjaan pembangunan  kantor Pemda adalah hal yang wajar. Apalagi sesuai Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14/2008 sudah mengatur hal itu. “Jadi tidak ada yang boleh ada yang disembunyikan pemerintah, karena sudah ada legalitas yang jelas mengatur itu. Apalagi, dana pembagunan itu bersumber dari APBN/APBD, dana publik yang diperas dari kantor-kantong rakyat melalui pajak dan sebagainya,” katanya melalui Ponsel, kemarin.

Menurut mantan aktivis Kalimantan ini, keterbukaan informasi dan transparansi penggunaan anggaran  pembangunan kantor Bupati sangat penting untuk mempersempit celah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), minimal pemerintah harus menyiapkan papan informasi yang menjelaskan jumlah anggaran dan  kontraktor pelaksana. Jangan hanya memasang papang yang menjelaskan letak kantor Bupati. “Sampai saat ini yang ada baru papan informasi yang menjelaskan akan dibangu kantor Pemda dan sketsa gambarnya, tidak ada informasi jumlah pagu maupun kontraktor pelaksana. Padahal itu sangat penting,” katanya.

Diakuinya, informasi yang berkembang di dalam masyarakat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menyatakan dana yang dibutuhkan untuk membangun kantor Pemkab dan 32 SKPD yang terintegrasi dalam kawasan yang sama sebesar Rp800 miliar dengan rincian total lahan 60 hektar dan biaya pembebasan, sedangkan Sekda menyatakan hanya membutuhkan 160 miliar dan lahan yang dibutuhkan hanya 50 hektar. “Berapa biaya pembebasan lahan per hektar juga harus disampaikan kepada publik, biar tidak ada celah untuk korupsi, sehingga cintra pemerintah juga tetap terjaga. Transparansi itu juga mendidik masyakarakat dan tidak menimbulkan banyak spekulasi,” katanya.

Desakan yang sama juga disampaikan sejumlah warga. Pemerintah diharapkan konsisten dengan misi ingin menciptakan birokrasi yan bersih dan akuntabel. “Clean governance hanya akan tercipta jika pemerintah juga konsisten membuka akses informasi pengelolaan dan penggunaan anggaran termasuk untuk pembangunan kantor Bupati. Jadi, transparansi anggaran pembangunan kantor Bupati merupakan keharusan,” desak Abdul Hamid, mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima. (BE.17)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

  ‘’SAYA mau tes daya ingat pak KMA,’’ katanya kepada saya suatu waktu. KMA itu, singkatan nama saya. Belakangan, semakin banyak kawan yang memanggil...

CATATAN KHAS KMA

SAYA belum pernah alami ini: handphone tidak bisa dipakai karena panas. Bukan hanya sekali, Tetapi berkali-kali. Juga, bukan hanya saya, tetapi juga dua kawan...

CATATAN KHAS KMA

CATATAN Khas saya, Khairudin M. Ali ingin menyoroti beberapa video viral yang beredar di media sosial, terkait dengan protokol penanganan Covid-19. Saya agak terusik...

Berita

SEPERTI biasa, pagi ini saya membaca Harian  BimaEkspres (BiMEKS) yang terbit pada Senin, 10 Februari 2020. Sehari setelah perayaan Hari Pers Nasional (HPN). Mengagetkan...

CATATAN KHAS KMA

ADALAH Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InSPIRASI) NTB pada 7 Desember 2019 lalu, mencanangkan gerakan Save Teluk Bima. Kegiatan dua hari itu, menjadi heboh...