Kota Bima, Bimakini.com.- Orangtua siswa kelas II Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ADB Invest SMKN 1 Kota Bima, mengeluhkan biaya yang dibebankan kepada siswa setempat. Dinas Dikpora dan Wali Kota Bima diminta mengatensi persoalan tersebut.
Rusdi, wali murid dari Adi Haryadi, siswa kelas II Teknik Komputer Jaringan SMKN 1 Kota Bima mengaku dibebani biaya pendaftaran ulang setelah naik ke kelas II. “Kami heran, kok ada lagi biaya daftar ulang setelah naik kelas II, apa dasar hukumnya. Sekolah jangan bikin aturan sendiri dong yang memberatkan kami,” katanya di Penatoi, Kamis.
Dikatakannya, SMKN 1 Kota Bima berlebihan menerapkan biaya pendaftaran ulang. Mestinya jika pun sudah ditetapkan sebagai sekolah bertaraf internasional, harus tetap mengikuti ketentuan pemerintah. “Sepengetahuan saya, tidak ada lagi biaya pendaftaran setelah kelas dua, hanya saat pertama diterima saja. Ini kan aneh, di sekolah lain tidak ada, tapi ada di SMKN 1. Ingat sangat aneh apalagi saat ini pemerintah sedang menggulirkan program beasiswa,” kata pria asal Tente ini.
Benarkan SMKN 1 Kota Bima membebankan biaya tidak jelas kepada siswa kelas II? Ketua Komite sekolah setempat, Drs. Usman, menampik tudingan itu. Menurutnya, orangtua murid salah memahaminya. Biaya yang dibebankan sekolah merupakan panjar iuran komite sebesar Rp250 ribu, bukan pungutan liar (Pungli) maupun biaya pendaftaran ulang yang tidak jelas.
“Saya rasa orangtua murid keliru, karena tidak pernah sekolah menerapkan biaya pendaftaran ulang. Bukan biaya pendaftaran, tapi panjar iuran komite,” katanya.
Dijelaskan mantan guru SMKN 1 Kota Bima ini, bukan kali ini saja orangtua murid memrotes dan salahpaham mengenai biaya pendidikan yang diterapkan sekolah setempat. Sebelumnnya, beberapa wali murid juga pernah protes. Biaya panjar sengaja dibebankan sekolah agar program sekolah tetap berlangsung, meskipun belum ada rapat Komite.
“Panjar komite sebesar 250 ribu itu kami bebankan agar program tetap berjalan, semua sekolah begitu. Nanti total iuran komite masing-masing siswa akan dikurangi dengan iuran yang telah mereka bayar itu, karena sampai saat ini komite belum rapat. Itu antisipasi agar program tetap berjalan,” katanya.
Dikatakannya, jika kesepakatan tahun lalu, biaya komite yang ditetapkan sebesar Rp1,1 juta. “Biaya yang dibebankan sekarang hanya panjar saja, semua sekolah menerapkan hal yang sama. Jadi, sekali lagi keliru jika ada orangtua yang menganggap biaya pendaftaran ulang lagi,” jelas Usman didampingi sejumlah guru setempat. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
