Kota Bima, Bimeks.-
Setelahmelalui tahapan perekaman data yang relatif lama, warga dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bima mulai menerima Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima menargetkan pembagian kartu tersebut rampung beberapa pekan ke depan.
Kepala Discapil Kabupaten Bima, Drs Sirajuddin, MM, mengatakan, sejak beberapa hari lalu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat membagi E-KTP bagi warga di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Sape, Woha, Palibelo, Woha, Mota, Tambora, dan Sanggar. “KTP Elektronik sudah mulai kami bagi sejak beberapa hari lalu, dan hari ini (Selasa) rencanannya akan dibagi di Ambalawi dan Wera,” katanya di Disdukcapil, Selasa.
Diakuinya, sebenarnya KTP elektronik sudah bisa dibagi sejak lama, hanya saja terkendala peralatan dan jumlah operator yang memang dibatasi setiap daerah hanya satu orang. Operator tersebut merupakan tenaga teknis yang bertugas memasukan (entry) data kependudukan sehingga tercakup dalam satu data induk (data base). “Kendala kita sekarang ini karena jumlah operator ADB hanya satu orang, karena hanya satu orang tersebut yang mengikuti pelatihan di pusat (Jakarta),” katanya.
Sirajuddin mengatakan, oprator tersebut harus melayani 300 ribu wajib KTP di seluruh Kabupaten Bima. Secara umum, verifikasi ulang atau perekaman kembali sidik jari dan data terkait pemilik kartu dalam satu kecamatan memerlukan waktu satu hari dan bergantung banyak sedikitnya jumlah wajib KTP.
“Jadi kami berharap masyarakat bisa memahami kondisi ini, sebenarnya kami sangat ingin melayani masyarakat secara cepat, tapi kendala jumlah operator ini yang jadi masalah. Namun jika dibandingkan daerah lain seperti Kota Bima, Kabupaten Bima masih yang lebih duluan,” katanya.
Khusus Kecamatan Lambu, pascakerusuhan di wilayah itu, pemerintah tetap melayani pencatatan secara mobile menggunakan mobil. Hingga kini, jumlah jumlah warga yang sudah tercatat dalam data induk mencapai 89 persen dan tinggal menunggu proses pencetakan.
“Khusus Lambu dan beberapa desa di Kecamatan Soromandi seperti Sampungu kami layani secara mobile, bukan lagi masyarakat yang datangi kami, tapi kami yang datangi masyarakat,” jelas Sirajuddin.
Diisyaratkannya, Pemilu Legislatif Tahun 2014 mendatang kemungkinan besar sudah menggunakan E-KTP, sehingga bagi warga yang belum tercakup dalam data base kependudukan kemungkinan besar tidak bisa ikut memilih. Hal itu merujuk target pemerintah merampungkan kartu itu tahun 2013 mendatang.
“Setelah 2012 nanti untuk foto E-KTP tidak lagi gratis, untuk biaya belum ada ketetapan masih menunggu ketetapan, rencana akan dikonsultasikan dengan Bupati, Dispenda, jika merujuk Perda 15 ribu, tapi kemungkinan nanti 75 ribu untuk biaya foto,” pungkasnya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
