Bima, Bimakini.com.- Alokasi anggaran pendidikan yang banyak melalui beasiswa miskin dan bantuan operasional sekolah (BOS) belum sepenuhnya efektif. Buktinya, di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, banyak tamatan Sekolah Dasar (SD) belum bisa membaca. Hal itu diakui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dikpora Bolo, Suaidin, M.Pd.
Diakuinya, hampir rata-rata setiap SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bolo, selalu ada saja siswa yang tidak bisa menjawab. Hal itu diketahui setelah mengecek dan mengamati sendiri kondisi di lapangan. Namun, persentase jumlah siswa belum bisa membaca belum diketahui karena belum dikalkulasikan.
“Secara umum banyak siswa tamatan SD yang belum bisa membaca yang kami temukan, hampir di setiap sekolah selalu ada saja yang belum bisa membaca, terutama yang kurang lancar atau gagap membaca,” katanya di Bolo, kemarin.
Dikatakannya, kondisi itu aneh dan tidak seimbang dengan alokasi anggaran pendidikan yang dialirkan pemerintah. Jika dibandingkan saat sebelum anggaran pendukung seperti BOS dan BSM digulirkan kualitas siswa justru bagus, berbeda dengan kondisi sekarang ini, sejumlah sekolah terutama siswa justru manja.
“Bisa dibayangkan dulu tidak ada biaya, tapi rata-rata siswa bisa membaca, sekarang ada biaya, BOS dan BSM justru menurun, malah memanjakkan sekolah dan siswa,” katanya.
Menurut Suaidin, karut-marut persoalan pendidikan tersebut tidak terlepas lemahnya peran pengawas dan Kepala SD di wilayah setempat. Menyusul hal tersebut, UPT Dinas Dikpora Kecamatan Bolo akan mengevaluasi kinerja Kasek. “Sebelumnya kami sudah sampaikan peringatan kepada Kasek, yang jelas fakta itu menjadi bahan evaluasi terhadap Kasek, nanti job-nya bisa kami tarik. Program kami sekarang ini menuntaskan jumlah tamatan SD yang tidak membaca,” katanya.
Menyoal temuan atau hasil Inspektorat, diakuinya, sudah langsung dibenahi, dugaan kebocoran selama ini karena kesalahan administrasi sekolah dalam menyampaikan laporan administrasi. Contohnya, beberapa sekolah tidak melaporkan grafik perubahan jumlah siswa.
“Misalnya jumlah siswa penerima BOS atau BSM ada yang keluar atau meninggal tapi belum dilaporkan sekolah, sehingga ada kelebihan anggaran yang mereka terima. Hal itu semua sudah kami tekankan kepada sekolah agar dibenahi,” katanya.
Diakuinya, belum lama ini UPT Dinas Dikpora Kecamatan Bolo sudah mengembalikan kelebihan anggaran pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) kepada pemerintah sebesar Rp400 juta lebih. “Kelebihan itu sudah kami kembalikan, tidak tahu kecamatan lain mungkin sudah ada juga yang mengembalikan,” pungkasnya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
