Kota Bima, Bimakini.com.- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Bima mengelaim efektivitas sejumlah programnya, seperti upaya penanggulangan kemiskinan melalui dana sosial dan pelatihan keterampilan kerja, mencapai hingga 60 persen.
Kepala Dinsosnaker Kota Bima, Drs. Muhtar, MH, menyatakan, tingkat keberhasilan dana sosial seperti program keserasian sosial bagi wilayah rawan konflik mencapai 100 persen. Tahun 2012, program tersebut diperoleh 4 kelurahan masing-masing Oi Fo,o, Lelamase, Dodu, dan Lampe.
“Kalau keberhasilan program keserasian sosial dari Kementerian Sosial, bisa kami pastikan 100 persen. Masing-masing kelompok bisa memanfaatkan dana itu sesuai program yang mereka ingin laksanakan seperti pembuatan WC dan lain-lain,” katanya di Dinsosnaker, kemarin.
Namun, mantan PLT Kepala BKD Kota Bima ini tidak menyebutkan indikator penilaian keberhasilan program tersebut. Efektivitas sejumlah program lain, seperti pelatihan keterampilan kerja dan program bantuan sosial melalui budidaya ikan laut bagi masyarakat pesisir, dan pengembangan batu bata dan kola ikan bagi masyarakat, juga diklaim mencapai 50-60 persen.
“Program yang kami kembangkan dari Kementrian program bantuan kambing untuk kelompok masyarakat seperti di Kelurahan Mande, Oi Fo’o, dan Nitu, masing-masing kelompok yang terdiri dari 10 orang mendapat satu kandang,” ungkapnya.
Disebutkannya, sebagai bentuk upaya memberdayakan masyarakat, Dinsosnaker menggagas pelatihan tenun khas Bima bagi 30 orang melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang danai dari APBD. Selain itu pelatihan pembuatan makanan.
“Belum lama ini juga kami memberikan bantuan operasional bagi Karang Taruna untuk 38 kelurahan, masing-masing mendapat 5 juta. Untuk KUBE FM (fakir miskin) tahun kemarin ada 25 kelompok. Tingkat keberhasilannya mencapai 60 persen,” katanya.
Muhtar mengatakan, indikator efektivitas khusus dana KUBE FM bisa dilihat tingkat pengembalian oleh masyarakat. Hanya saja selama ini memang ada pola pikir negatif yang terbentuk dalam masyarakat yang menganggap dana bergulir itu tidak mesti di kembalikan. “Ada pola pikir dalam masyarakat, mereka menganggap tidak perlu dikembalikan karena itu uang pemerintah. Padahal, kalau dikembalikan dan digulirkan kepada yang lain bisa mendorong pemberdayaan bagi masyarakat lain,” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
