Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pendidikan

Jumlah Pengawas Sedikit, Taruhan bagi Kualitas Pendidikan

Bima, Bimeks.-

            Saat ini, aroma wacana mutasi dan rotasi posisi struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima kian mengemuka, setelah isyarat terbuka Bupati Bima beberapa bulan lalu. Nah,  akademisi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Gufran, M.Pd, memiliki atensi berkaitan dengan rencana tersebut.

            Ketua Program Studi Pendidikan Fisika ini, meminta pemerintah memertimbangkan banyak aspek sebelum melaksanakan mutasi. Terutama pada kalangan pendidik, karena bagaimana pun sangat memengaruhi kualitas pendidikan atau output sekolah. “Mutasi yang hendak dilakukan harus profesional dan penuh pertimbangan. Jangan karena unsur kedekatan atau karena suka dan tidak suka,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa, Rabu.

            Menurutnya, kualitas pendidikan menjadi taruhan jika pemerintah salah memplot figur yang mengisi posisi fungsional. Untuk itu, harus didasari pertimbangan teknis seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan kualitas calon pejabat. “Jabatan apapun terutama yang strategis berkaitan dengan pendidikan harus dipegang orang yang benar-benar memiliki kemampuan,  berpengalaman plus dengan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan karena kedekatan, apalagi karena pertimbangan balasan jasa politik,” katanya.

            Gufran tidak setuju berkaitan dengan wacana pemerintah merampingkan jumlah  pengawas pendidikan, karena malah akan menjadi “malapetaka” bagi pendidikan. Sebab, pejabat fungsional tersebut yang mengetahui sepak terjang guru, manajemen dan kualitas sekolah. Langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah, justru harus menambah sehingga proporsional dengan jumlah sekolah dan guru yang harus dibimbing, bukan sebaliknya. “Mestinya bukan dikurangi tapi harus ditambah, pemegang peranan penting berkaitan dengan kualitas pendidikan, sekolah-sekolah itu berada pada pengawas, mereka-mereka yang paham dan profesional,” katanya.

            Dikatakannya, selama ini banyak Kepala Daerah termasuk di Bima yang mengekspresikan otonomi daerah sebagai bentuk kebebasan “semena-mena” layaknya raja-raja kecil, sehingga melahirkan keputusan atau kebijakan yang tidak tepat dan tidak berlandaskan peraturan. “Saya amati di daerah kita saat ini pemimpin atau Kepala Daerah tidak punya konsep yang jelas, eksesnya dunia pendidikan juga statis dan malah mundur,” katanya.

            Ditambahkannya, mulai saat ini pemerintah terutama pihak berkaitan harus mendorong mutu pendidikan. “Salahsatu ujung tombak itu adalah pengawas. Jadi harus dipilih mereka-mereka punya mutu bukan karena kedekatan apalagi politis,” katanya. (BE.17)

 

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pendidikan

  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kantor Cabang Dinas Dikbud Kabupaten dan Kota Bima, menyelenggarakan lomba “Gerak Jalan Merdeka” beregu,...

Pendidikan

Kota Bima, Bimakini,- SMA Negeri 3 Kota Bima, Sabtu (20/5/2023) menggelar kegiatan Panen Karya Projek Penguatan profil Pelajar Pancasila (P5). Kegiatan bertajuk “ Seribu...

Opini

Oleh : Nurul Diana Artikel ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pendidikan yang sudah diterapkan dan penentuan dasar kebijakan pendidikan yang diterapkan pada era globalisasi....

Pendidikan

Kota Bima, Bimakini.- Sebanyak 88 orang kafilah ikut rombongan Festival Anak Saleh Indonesia (Fasi) X Kota Bima yang akan berlomba di tingkat Provinsi NTB ...

Pendidikan

Bima, Bimakini.- Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Bima kembali mengukir prestasi pada berbagai  lomba yang diadakan Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)...