Bima, Bimakini.com.- Sejumlah warga Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima geram. Mereka mendesak Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bima mengevaluasi dan mengambil alih Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di wilayah setempat yang sudah tiga tahun mangkrak.
Warga desa Bajo Kecamatan Soromandi, Ferdiansyah, mengatakan, sudah semestinya pemerintah mengevaluasi dan mengambilalih pengelolaan Plik di kecamatan setempat. Sejak pertama nyaris tidak pernah dibuka atau tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. “Sudah tiga tahun ini Pusat Layanan Internet Kecamatan tidak pernah beroperasi, hanya sekali saja pernah buka pas awal-awalnya. Kalau pemerintah tidak percaya, silakan menanyakan masyarakat di lokasi,” katanya di Bajo kemarin.
Menurutnya, keberadaan PLIK di Soromandi tidak berguna, karena nyaris tidak pernah dibuka. Padahal, masyarakat terutama kalangan pelajar dan mahasiswa sangat membutuhkan akses internet. Apalagi, di wilayah setempat tidak memiliki jaringan telepon rumah, sehingga sulit membuka jasa warung internet atau jaringan internet rumah.
“Kami minta ini segera dievaluasi, sebaiknya dipindahkan saja kepada pengelola lain, karena kami lihat pengelola sekarang tidak becus dan tidak ada niat melayani kebutuhan masyarakat. Jangan sampai tunggu reaksi berlebihan dari masyarakat,” harapnya.
Diungkapkannya, selama ini mahasiswa dan pelajar yang membutuhkan akses internet untuk mencari bahan kuliah dan pelajaran harus pergi ke Kecamatan Bolo atau ke Kota Bima. Padahal sudah ada layanan Plik, namun tidak bisa dimanfaatkan karena tidak pernah dibuka.
“Saya sering malam-malam ke Sila cari tugas di internet, teman-teman yang lain juga menyayangkan mengapa pusat internet tidak pernah diaktifkan. Kalau mau pakai modem, tahu sendiri ekonomi masyarakat secara umum,” katanya.
Hal yang sama diungkapkan, Hamid, wartawan media online Bima yang juga warga setempat. Pemerintah diharapkannya segera mengambil-alih pengelolaan PLIK. “Sepengetahuan saya fasilitas peralatan seperti komputer dan transmisi gratis, pengelola hanya menyiapkan tempat. Seandainya fasilitas publik dari anggaran rakyat tersebut beroperasi maka saya bisa lebih cepat kirim berita setiap waktu,” katanya.
Diakuinya, sebenarnya hal tersebut sudah sering disuarakan oleh warga setempat terutama pelajar dan mahasiswa, meskipun belum pernah disampaikan ke DPRD atau Dishubkominfo. Hanya saja hingga saat ini belum direspons.
“Masa sih pemerintah tidak peduli dengan aspirasi rakyat, kami mintalah ini diperhatikan karena kebutuhan informasi dan internet sekarang ini hampir sama bisa disamakan kebutuhan primer dan sekunder,” katanya.
Warga lainnya, Andi mendesak pemerintah mengambilalih pengelolaan Plik di wilayah Soromandi, karena dari awal tidak pernah bisa dimanfaatkan masyarakat. “Kalau alasannya karena kerusakan alat, masa iya sampai bertahun-tahun. Itu kan aneh, orang yang tidak sekolah saja bisa berpikir rasional itu tidak mungkin,katanya.
Pengelola PLIK Kecamatan Soromandi di Bajo, Junaidin mengakui selama ini memang tidak pernah membuka layanan internet di wilayah setempat, karena kerusakan UPS. Hal tersebut sudah dilaporkan ke Direktorat Kominfo di Jakarta, namun belum pernah direspon, sehingga tidak membuka pusat layanan tersebut.
“Memang kami sih kami tidak pernah buka, hanya awalnya saja, tapi itu karena kerusakan peralatan,” katanya.
Kepala Seksi Desiminasi Informatika dan Telematika Dishubkominfo Kabupaten Bima, Muhammad Irfan, M.Eng, membenarkan, secara umum berdasarkan pantauan, PLIK yang beroperasi di Kabupaten Bima tidak mencapai 50 persen. Kondisi tersebut dalam waktu dekat akan dilaporkan kepada Direktorat Informasi Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
“Pastinya rencananya kondisi tersebut akan kami laporkan kepada pusat, karena memang dari awal pada saat Plik tersebut masuk ke Bima awalnya tidak pernah kami ketahui,” katanya.
Dikatakannya, saat pihak dari Kementerian dan koordinator proyek PLIK datang ke Bima, secara umum rata-rata pengelola Plik melaporkan mereka tetap beroperasi, padahal kenyataan tidak demikian.
“Saat orang Pusat datang kami sudah menyampaikan dan meminta segala program yang turun harus melalui kami agar ada jalur koordinasi terutama pengawasan pelaksanaan, sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini,” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
