Kota Bima, Bimeks.-
Sejumlah pengurus Pusat Advokasi Haji (Pusaka) Indonesia Bima, Selasa (4/9), menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bima. Mereka menyoroti dugaan penyelewengan dana haji yang dikelola oleh Kemnag RI bernilai triliunan rupiah.
Pusaka menduga pengelolaan anggaran yang disimpan dalam bank itu dinilai tidak transparan dan tidak jelas pemanfaatannya. Anggaran fantastis itu tidak sebanding dengan manajemen pengelolaan haji selama ini. Mereka mencontohkan seperi penerapan sistem daftar tunggu (waiting list) dalam pendaftaran keberangkatan haji.
Menurut koordinator aksi, Agus Fahrin, sistem daftar tunggu tidak rasional karena muncul penumpukan calon jamaah haji (CJH) hingga jutaan orang per tahun. Padahal, saat tahun 2004 tidak pernah ada masalah dalam pelaksanaan haji bagi warga negara Indonesia.
Fakta itu, ungkapnya, menyebabkan hak konstitusional warga negara agar secara bebas menunaikan kewajiban haji bagi yang mampu melalui daftar tunggu dengan biaya uang muka Rp25 juta untuk ONH dengan asumsi untuk keadilan bagi yang mampu maupun tidak mampu.
Alhasil, katanya, pendaftaran sepanjang tahun dengan sistem daftar tunggu telah mengingkari jaminan umur dan rejeki manusia. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 menetapkan pendaftaran memiliki batas waktu hingga kuota per musim haji habis. “Nyatanya, Kemnag melalui Permen Nomor 6 Tahun 2008 malah terus menjual kuota hingga musim haji yang tidak terbatas, maka wajar masyarakat terteka jika menunda daftar haji,” paparnya.
Indikasi penyimpangan kewenangan, lanjutnya, didasari tidak ada sistem pengelolaan secara syariat maupun ekonomis untuk penumpukan puluhan triliun dana CJH. Jika dihitung sejak tahun 2009 bunga simpanan CJH mencapai Rp1,12 triliun, tahun 2010 bunga Rp 2,1 triliun, tahun 2011 meningkat menjadi Rp2,45 triliun sehingga total bunga hingga tahun 2012 mencapai Rp8,995 triliun.
Belum lagi ada dana abadi umat, jelasnya, yang jumlahnya mencapai Rp2 triliun ditambah ratusan miliar dari ABPN dan APBD yang cenderung bersifat pemborosan pembiayaan. Sementara biaya haji telah ditetapkan Kemnag mengacu kepada harga pasar yang berlaku, nilai tukar rupiah atas dolar, naiknya sewa pondokan, tiket pesawat dan berbagai gejolak ekonomi yang sangat fluktuatif dan tarif naik haji yang terus menanjak dari tahun ke tahun.
“Untuk apa setoran awal 25 juta lagi jika ada jaminan perlindungan terhdap CJH dari gejolak pasar? Untuk apa Kemnag menumpuk dana jika negara juga tidak memeroleh keuntungan?,” tanyanya.
Dari fakta itu, jelasnya, Pusaka mendesak agar dana haji tidak lagi disimpan pada bank konvensional dengan sistem riba, menuntut penghapusan daftar tunggu dalam pendaftaran haji, menolak segala bentuk komersialisasi atas nama agama dan Kemenag untuk menumpuk dana CJH serta mendesak KPK untuk mengusut indikasi penyimpangan bunga hasil setoran awal CJH sejak 2009 hingga 2012.
“Kami juga mendesak DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia khususnya di Bima untuk merekomendasikan tuntutan kepada Presiden serta lembaga lainnya,” ujar Fahrin.
Aksi damai dan hingga usai tidak satu pun pimpinan Kantor Kemnag Kota Bima yang berada di tempat dan menemui massa. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
