Connect with us

Ketik yang Anda cari

Ekonomi

Syarif: Masih Banyak Kewajiban yang tidak Dipenuhi Investor Galena

Kota Bima, Bimeks.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bagian Ekonomi dan Sumberdaya Alam, Syarif Rustaman, M.AP, menjelaskan, PT Karya Harapan Cole Mining memang dahulunya mengantungi ijin Kuasa Penambangan (KP) Galena. Tetapi, KP yang dahulunya dibuat itu, masih banyak kewajiban-kewajiban yang  tidak dipenuhi.

Katanya, seperti tidak memenuhi kewajiban membayar iuran kepada daerah sebagai jaminan keseriusan, tidak mengurus dari ijin KP ke Ijin Usaha Penambangan (IUP), dan kewajiban pemenuhan dokumen AMDAL, karena galena ini adalah bahan galian mineral murni, bukan batu.

    Kemudian, KP PT Karya Harapan Cole Mine ini, koordinatnya bersinggungan dengan KP-KP yang lain (ada tiga KP). “Hal ini sudah kita koordinasikan dengan pemerintah pusat, clean and clear, karena ini rawan dengan terjadinya masalah,” terang Syarif di kantor Pemkot Bima, Jumat.

    Dikatakannya, untuk KP yang dikantungi PT Karya Harapan Cole Mine, sudah dihapus atau dicabut ijinnya. Dia mengaku, yang dikantungi oleh PT Karya Harapan itu bukan IUP, tetapi surat rekomendasi yang diterbitkan oleh sekretaris Ditjen, bukan Ditjen. Yakni, surat rekomendasi yang memertanyakan  ke Pemkot Bima mengapa dihapus. “Kalau dia ke Ditjen Minerba, pasti dia tahu karena di sana sudah clean and clear,” katanya.

    Menurutnya, pemutusan atau penghapusan ijin dengan PT Karya Harapan Col Mining itu, sudah dilakukan melalui prosedur yang baku. Bahkan telah bersurat kepada yang bersangkutan dan dipublikasikan pada media.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

    Pemkot juga, katanya, telah memberikan waktu sanggahan baginya, untuk datang memberikan tanggapan. Tetapi, selama ini tidak pernah datang memberikan sanggahan. “Sekretariat atau kantornya di sini juga sudah tidak ada tanda-tanda aktivitasnya,” tandas Syarif.

    Diakuinya, hingga saat ini, tidak ada perusahaan atau investor yang mengantungi ijin eksploitasi, sehingga tidak ada aktivitas eksploitasi galena di kolo. Tiga perusahaan yang mengantungi KP Galena, sudah cabut ijinya. “Kalau ada kembali minat investor untuk itu, silahkan datang. Siapapun investor itu, silakan masuk dengan mekanisme baru, dengan ijin baru,” Syarif.

    Wali Kota Bima, HM. Qurais mengatakan, ijin penambangan Galena kepada semua pemegang KP, termasuk Karya Harapan sudah dicabut. Karena tidak bisa memenuhi sarat dan kewajiban ke pemerintah daerah. 

“Apalagi,  Kementerian ESDM,  Ditjen Minerba, dan Gubernur sudah mewanti-wanti agar tidak memberikan ijin jika perusahaan itu tidak memenuhi kewajibannya,” ujarnya.

    Pencabutan dan penghapusan ijin itu, kata Wali Kota, sudah final. Jika ada keinginan mau masuk kembali, disilahkan dengan mengurus ijin baru sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang baru, termasuk kesanggupan memenuhi semua kewajibannya.

    Diakuinya, sempat ada investor Australia yang datang menanyakan tambang Galena ini. “Saya bilang silahkan saja memasukan permohonan. Menurut aturan, Galena yang merupakan bahan galian mineral murni ini, harus ditender. Tidak boleh lagi kewenangan Wali Kota,” terangnya. (BE.19)

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

   ‘’SAYA lebih suka disapa Aishah atau mbak Aishah saja. Tidak perlu title (gelar) saya disebut pak,’’ katanya kepada saya. Iya, tamu Catatan Khas...

NTB

Mataram, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, memiliki visi menjadikan NTB daerah ramah terhadap para investor. Hal itu ditegaskan Gubernur saat menerima Konsul Jenderal Australia,...

NTB

Mataram, Bimakini.- Ada 11 investor asal Amerika Serikat menaruh minat untuk berinvestasi di NTB. Seperti real estate, kesehatan, perikanan, pertanian, pertambangan, makanan, kelistrikan, serta...

Ekonomi

Bima, Bimakini.com.- Pengadaan  bibit   kedelai  bagi  petani untuk Musim Kemarau (MK) I tahun 2016 beberapa waktu lalu yang dilakukan  sejumlah penangkar,  bukan sepenuhnya kesalahan...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.-      Pemerintah Kabupaten Bima sudah menerapkan lima hari kerja sejak sebulan terakhir. Pemantauan terhadap kepatuhan Satuan Kerja Perangkat daerah dan Unit Pelaksana ...