Bima, Bimakini.com.-Akademisi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Asrul Raman, M.Pd, merefleksi munculnya berbagai konflik di Bima selama setahun terakhir. Dia menilai munculnya rentetan konflik yang terjadi lebih disebabkan karena orientasi pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang salah arah.
Menurutnya, selama ini Pemkab Bima hanya berorientasi pada aspek pembangunan infrastruktur saja, sedangkan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) terkesan dikesampingkan. Pembangunan SDM melalui pendidikan, tidak pernah disentuh sehingga struktur sosial masyarakat menjadi rapuh.
“Masyarakat hanya dininabobokan dengan angin segar pembangunan, sementara mereka tidak melihat di dalamnya sangat keropos dan rapuh,” kritik Asrul yang juga Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Bima ini melalui telepon seluler, Senin (22/10).
Pendidikan berkarakter pada kurikulum sekolah yang digaungkan, ujarnya, hanya sebatas slogan saja, karena faktanya aspek pendidikan moral dan akhlak justru menjadi masalah utama yang terjadi saat ini. Perhatian serius pemerintah belum sepenuhnya efektif untuk mengaplikasikannya.
Akibatnya, kata Asrul, tidak ada koordinasi yang baik terbangun dalam strutur sosial masyarakat untuk mencegah dini berbagai potensi konflik yang terjadi. Padahal, jika dari tingkat bawah koordinasi itu dibangun sejak awal, maka potensi konflik bisa dipetakan sehingga pencegahan dini bisa dilakukan.
“Konflik yang terjadi tidak bisa menyalahkan masyarakat karena pemerintah-lah sebagai pioner pengendalinya dan pemerintah sangat tidak peka akan hal itu,” tegasnya.
Faktor lainnya, jelas Asrul, yakni tidak adanya penegakkan supremasi hukum terhadap pelaku kesalahan. Akibatnya, ketika penyelesaian suatu kasus tidak berakhir sesuai harapan maka yang terjadi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
Hal itu, nilainya, berdampak pilihan masyarakat saat menyelesaikan persoalan yakni berdasarkan apa yang menurut mereka baik. Peran pihak Kepolisian belum efektif sebagai bagian dari masyarakat. Sebab, faktanya deteksi dini terhadap kasus yang muncul sama sekali tidak ada.
“Saya tidak tahu apa karena naluri intelijen mereka tidak berjalan atau peran mereka yang tidak maksimal. Pihak Kepolisian harus mengevaluasi diri mengenai hal ini agar tidak menimbulkan sorotan publik,” ujarnya. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
