Kota Bima, Bimakini.com.- Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Bima, Dzul Amirulhaq, SPd.I, mengatakan beberapa hari terakhir ini, muncul berbagai isu dan rumor yang sifatnya spekulatif, bahkan cenderung provokatif.
Ada rembesan
potensi konflik yang terus menjalar dan mencoba menghasut masyarakat agar bertindak sendiri-sendiri. Dia menilai, ada upaya sistematis yang berusaha melumpuhkan
kekuatan alat-alat Negara di daerah dengan tujuan terciptanya instabilitas,
pembangkangan hukum, dan krisis kepercayaan terhadap sesama.
Selain itu, katanya, ada upaya membenturkan identitas-identitas, dalam hal ini isu Suku
(etnis), Agama, Ras dan Adat istiadat cenderung menjadi pintu masuk untuk
menyulut emosi komunal masyarakat.
Demikian dikatakan Ketua GP Ansor Kota Bima, Dzul Amirulhaq, SPd.I, menyikapi kian merebaknya berbagai isu yang menyulut emosi warga untuk bertindak anarkis.
Dikatakannya, Bima harus dibuktikan sebagai daerah yang paling aman dan nyaman. “Tidak ada pembedaan istilah pribumi atau pendatang, kalau sudah berada di Bima, meski singgah Cuma satu menit, itu artinya orang Bima juga, wajib dilindungi dan dibela,” ujarnya
di Sekretariat GP Ansor Kota Bima, Selasa (23/10).
Dikatakannya, sebagai dua daerah otonom “kembar”, Pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima perlu meningkatkan hubungan-hubungan kerjasama dalam hal penanggulangan potensi konflik horizontal masyarakat. Jangan
sampai situasi yang serba tidak menentu ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum
tertentu untuk mengacaukan daerah ini.
“Soal inisiasi perdamaian, sebaiknya
pemerintah tidak harus hanya menghimbau agar masyarakat menjaga ketertiban dan
perdamaian, tetapi Pemerintah dalam hal ini leading sector dan SKPD terkait
perlu melibatkan elemen-elemen sipil lainnya untuk duduk dan urun rembug
menemukan solusi dan strategi konstruktif untuk meredam potensi-potensi laten
konflik,” katanya.
Kalau warga dan masyarakat Bima hanya mendapat suguhan dan tontonan berita tentang betapa karut-marutnya daerah ini, kata dia, maka lambat-laun akan memicu sikap apatisme masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Meskipun penanganan Kamtibmas adalah ranah aparat Kepolisian, tetapi bukan berarti semua penyelesaian harus dibebankan kepada aparat, karena secara sosial, tugas tersebut adalah tanggung jawab seluruh
warga negara.“Tentu saja, pemerintah memiliki sistem dan tatanan birokrasi yang lebih utuh, memiliki alat, memiliki kepanjangan tangan sampai ke tingkat bawah, mempunyai anggaran untuk itu, semestinya mengambil langkah cepat,” ujarnya.
Dia yakin, masyarakat Bima sejatinya tidak mudah dihasut selama mereka dibangun pengertian
dan komunikasi yang sifatnya berkelanjutan. Kalau di bulan Ramadhan bisa menggelar safari Ramadhan, lalu ada safari Bulan Bakti Gotong-Royong, mengapa sekarang tidak segera digagas Safari Menegakkan Kembali Pilar-Pilar Perdamaian.
“Ajak seluruh elemen, tidak mungkin di daerah yang berpenduduk enam ratus ribu ini tidak ada yang sanggup membangun kembali kesadaran rakyat untuk menata perdamaian dan persaudaraan. Saya yakin, pemerintah itu sudah punya pemetaan geokonflik, di mana daerah-daerah yang rawan dan potensi-potensi penyebab konfliknya bisa kita diagnose lebih awal,
sehingga pola pendekatan kemasyarakatan kita tidak bersifat seragam,” ujarnya.
Dikatakannya, tidak mungkin sekadar menonton berita, lalu hanya bisa mengutuk dan mengecam, tetapi setidaknya ada langkah dan kebijakan-kebijakan awal yang diretas untuk menyumbat potensi konflik itu.
Konflik ini muncul dari bawah, sumbunya ada di bawah, itu artinya perlu ada penguatan otoritas pemerintah di tingkat bawah agar ekskalasinya tidak menjalar dan menyebar ke mana-mana.
Kondisi ini, katanya, diperparah oleh trend mudah meniru apa yang terjadi di daerah lain, ada sikap tidak mau kalah dengan yang lain, lalu ikut-ikutan, tapi ini trend yang buruk. Seolah-olah, “main hakim sendiri” itu
adalah model aktualisasi diri beberapa gelintir masyarakat kita. “Kalau demonstrasi dan penyampaian aspirasi itu
wajar dan dilindungi konstitusi, tapi kalau polisi sudah tidak dihargai, orang tua tidak mau didengarkan, itu namanya malapetaka sosial. Ini harus diredam. Sebab, di mana-mana, kalau konflik komunal di akar rumput itu dibiarkan secara
alamiah tanpa sentuhan solusi kolektif, maka itu magma terus menggumpal menjadi gunung api yang suatu saat akan meledak secara sporadis, ini sudah megalomaniak, vandalisme baru yang berbahaya bagi peradaban dan kebudayaan Bima,”
terangnya. Tokoh-tokoh dan elit Bima, kata dia, harus memberi model keteladanan dalam membangun perdamaian. Jika segan dengan tokoh-tokoh eliteya, nanti masyarakat malu sendiri untuk berbuat yang melampaui batas. Belum terlambat bagi pemerintah untuk menginisisasi Tim atau Komite atau apapun namanya, sebagai wujud reaksi cepat dalam meredam konflik. “Teknisnya, ya pemerintah lebih paham,” katanya. Dia mengajak seluruh elemen dan lapisan masyarakat agar membantu aparat Kepolisian, dengan tidak saling mengembangkan provokasi, saling menghasut, dan memanas-manasi. Terutama lagi pesan-pesan berantai di telepon seluler yang berisi informasi penyesatan dan bersifat provokatif, termasuk juga penggunaan social media dan piranti telekomunikasi lainnya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
