Bima, Bimakini.com.-Meningkatnya eskalasi konflik dan kriminilitas di Bima, khususnya wilayah Kabupaten Bima, disebabkan karena sejumlah faktor. Menurut akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Bima, Irwan Supriadin, satu diantara penyebab itu karena mulai minimnya tokoh yang disegani, dihormati, dan dijadikan panutan masyarakat.
Kondisi itu, menurut Irwan, terbukti ketika munculnya gejolak pada berbagai desa di Kabupaten Bima tidak ada tokoh yang benar-benar didengarkan suaranya oleh masyarakat sehingga konflik tidak mampu dihentikan. Kondisi itu mengisyaratkan bahwa tokoh panutan di Bima saat ini sudah sangat “miskin”.
Berbeda dengan daerah lain seperti di Lombok, katanya, tokoh panutan seperti para Tuan Guru masih dihormati dan didengarkan tutur-katanya. Ketika Tuan Guru melarang, maka masyarakat tidak akan berani lagi melanggarnya.
“Karena bagi mereka adalah simbol dalam bermasyarakat dan berbudaya. Nah, itulah yang sudah tidak di Bima saat ini,” ujar Irwan ditemui di kampus STIT Sunan Giri Bima, Rabu (31/10).
Faktor lainnya, menurut Irwan, yakni masalah ekonomi, karena biasanya banyak orang yang terlibat pertikaian tidak punya pekerjaan dan aktivitas sehingga mudah disulut emosinya. Berbeda dengan orang yang bekerja, kemungkinan ke arah itu sangat rendah karena aktivitas dan kesibukan memaksa mereka tidak punya waktu mengurus hal lain.
Pada aspek budaya, katanya, kearifan lokal masyarakat Bima dalam nilai budaya seperti motto “Maja Labo Dahu” saat ini perlahan mulai luntur. Kultur budaya Bima yang dikenal religius dan saling menghormati, mulai bergeser dengan mengedepankan sikap arogansi dan anarkisme.
“Hal itu juga terjadi, karena pemerintah hanya menggenjot sektor pembangunan infrastruktur saja sedangkan sumberdaya manusia tidak maksimal diperhatikan,” kritiknya.
Selain itu, dinilainya, pemerintah maupun pihak Kepolisian terkesan menyuburkan tindak kekerasan tersebut. Kenapa begitu? Menurutnya, selama ini tidak ada upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah konflik. Kepolisian misalnya, punya Polmas dan Binamitra disetiap wilayah, tetapi tidak maksimal difungsikan.
Dikatakannya, peran penyadaran dan penyuluhan oleh dinas atau lembaga pemerintah minim. Justru yang terjadi pemerintah turun bersama sejumlah elemen ketika peristiwa sudah terjadi.
Dicontohkannya dalam kasus Samili, Kalampa, Godo, dan Dadibou tidak ada upaya nyata yang dilakukan pemerintah dan Kepolisian untuk mencegah dini munculnya kejadian. “Mereka hadir setelah ada korban serta kerusakan. Padahal, potensi konflik itu seharusnya sudah diketahui sejak awal oleh mereka,” kata Irwan.
Tidak hanya itu, nuansa budaya Kesultanan khususnya di Kabupaten Bima masih sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Seorang Bupati, yang kebetulan merupakan pewaris Kesultanan saat ini, seharusnya bisa maksimal memerankan posisinya di tengah masyarakat. Tetapi, peran tidak berjalan.
Potensi konflik saat ini, tambahnya, bisa terjadi dimana saja di daerah Bima. Untuk itu, pemerintah disarankannya cepat bertindak dengan kembali membangun komunikasi dengan masyarakat. Mengintensifkan silaturrahmi dari desa kedesa bukan hanya ketika konflik. Selain itu, menggandeng elemen lain seperti Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam untuk mencerahkan masyarakat. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
