Bima, Bimakini.com.-Peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), yang dipimpin Reni Ch. Suwarso, Ph.D, dan beberapa anggotanya saat ini sedang meneliti berbagai masalah di Bima. Fokus penilitian yakni soal ketenagakerjaan, TKI, kemiskinan dan pertanian.
Kepada Bimakini.com, Reni menjelaskan FISIP UI ingin lebih berkontribusi aktif secara kelembagaan, multidisiplin ilmu, dan antisipatif dalam proses pembangunan social-politik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Untuk itu, FISIP UI sedang menyusun sebuah Master Plan Percepatan Pembangunan Sosial-Politik Indonesia (MP3SPI) yang didasarkan pada prinsip dasar dan cita-cita bangsa dan negara seperti tercantum pada Pancasila dan UUD 1945 dengan Amandemen,” jelasnya di Lesehan Putri Kota Bima, kemarin.
Katanya, MP3SPI penting dan mendesak untuk disusun mengingat semakin banyaknya permasalahan sosial-politik yang muncul sebagai dampak pembangunan. Misalnya, masalah kemiskinan, kiriminalitas, kerusakan lingkungan dan isu-isu dehumanisasi lainnya. Belum juga teratasinya masalah tersebut, menyebabkan seolah-olah Indonesia tidak membangun atau pembangunan ‘jalan di tempat’ dan ‘macet.’
Pembangunan di Indonesia sekarang ini, dinilainya, seolah-olah berjalan tanpa arah yang jelas karena memang tidak lagi memiliki GBHN dan Repelita sebagai pedoman pembangunan bangsa dan negara sejak diberlakukannya Bab 3, Pasal 5 ayat 2, UUD 1945 dengan Amendemen. Walaupun sebagai gantinya, melalui UU No.25/2004 pasal 4, telah diatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat visi, misi dan arah pembangunan nasional.
Kemudian, RPJPN dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari Presiden terpilih. Di tingkat lokal, kata Reni, pemerintah provinsi, kabupaten/kota menyusun sendiri Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Setelah itu, dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari kepala daerah terpilih.
Permasalahannya, jelas Reni, dokumen RPJPN dan RPJPD ini sangat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, karena memang dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Namun, keleluasaan yang diberikan ini berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan dan ketidaksinergian antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.
Hal ini, dikarenakan misalnya, ketidakseragaman interpretasi dokumen RPJPN dan RPJPD karena Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota terpilih berasal dari partai beragam. Di tingkat implementasi, program RPJMN dan RPJMD menjadi kurang efektif bila hubungan eksekutif dan legislatif kurang lancar karena kepala eksekutif bukan berasal dari partai majoritas di legislatif.
“Potensi permasalahan bertambah dengan adanya perbedaan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di tiap daerah dan perbedaan tingkat otonomi daerah,” paparnya didampingi kandidat Doktor FISIP UI, Ibnu Khaldun, M.Si, yang juga dosen STKIP Taman Siswa Bima.
Dijelaskannya, MP3SPI merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, merupakan dokumen kerja yang melengkapi dokumen perencanaan RPJPN dan RPJPD. Merupakan hasil dari lesson learned yang didapatkan dari semua studi, model, roadmap, skenario, publikasi, dan kertas kerja yang pernah ada dan dari pengalaman riil lapangan.
“MP3SPI melengkapi beberapa dokumen kerja yang telah ada. Misalnya, MP3EI untuk pembangunan ekonomi dan MP3LI untuk pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan,” katanya.
MP3SPI memperkaya pendekatan dan paradigma yang telah digunakan oleh dokumen kerja lainnya. Pertama, MP3SPI berorientasi sosial-kemasyarakatan, mengangkat dan mengkaji isu-isu sosial yang belum mendapat cukup perhatian, seperti isu kemiskinan, kriminalitas, perempuan, etnisitas, agama, budaya, nilai, tradisi, pengetahuan dan kepentingan lokal.
Kedua, MP3SPI bersifat inklusif-partisipatif, mengajak semua warga masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Pembangunan yang memberikan jaminan bahwa semua warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari kebutuhan mencukupi sandang, pangan, papan; kebutuhan akan fasilitas, pelayanan dan akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan, kenyamanan; kebutuhan akan adanya pengakuan, penghargaan, rasa tolerasi, saling menghargai; sampai dengan kebutuhan untuk memperkuat keinginan dan kemampuan warga masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, MP3SPI menggunakan paradigma alternatif yang dapat membangun tiga elemen sosial (struktur, proses dan budaya) secara paralel dan mengakomodasi tiga pendekatan pembangunan (individu, pemerintah dan komunitas) sekaligus.
Untuk membantu kelancarab penilitian itu, menggandeng kampus menjadi bagian tim kecil. Nah, di Bima kampus yang diminta adalah STKIP Taman Siswa Bima. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
