Bima, Bimakini.com.-Sejumlah Akademisi menyorot cara Dinas Dikpora dan sejumlah sekolah dalam mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehab bangunan sekolah. Pembongkaran bangunan baru, dinilai bentuk kejahatan pendidikan dan sarat kepentingan. Seperti dikatakan Akademisi STKIP Taman Siswa Bima, Damhuji, M.Pd.
Dia menilai, secara umum orientasi pengembangan pendidikan di Bima lebih banyak fakos pada pengembangan fisik dan orientasi proyek. Hal tersebut lambat-laun menjadi ancaman nyata terhadap pengembangan mutu pendidikan.
“Rata-rata sekarang ini orientasi sekolah dan pengembangan pendidikan mengarah ke fisik, padahal yang utama itu output yang diharapkan pastilah mutu,” katanya di kampus setempat, akhir pekan lalu.
Dikatakannya, tidak semestinya Dinas Dikpora mengusulkan alokasi DAK rehab, jika bangunan sekolah yang akan menerima dana masih bagus. Apalagi, masih banyak sekolah di wilayah terpencil di Bima atau di daerah yang kondisi fisiknya memrihatikankan. Selain itu, lebih baik alokasi anggaran itu diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, misalnya menambah gaji pengajar atau kegiatan positif lain nonfisik seperti penelitian guru.
“Mestinya pemerintah daerah juga tidak diam membiarkan ini, jangan memaksakan diri hanya untuk mendapatkan anggaran. Saya rasa fisik sekolah di Bima rata-rata sudah sangat bagus, tidak seharusnya dilaporkan buruk sehingga mendapatkan anggaran,” katanya.
Damhuji meminta seluruh pihak, termasuk lembaga independen, mengawal implementasi anggaran pendidikan di Bima agar jangan sampai menjadi celah atau objek pihak tertentu memanfaatkan untuk keuntungan kelompok atau pribadi.
“Sisi lain banyaknya anggaran pendidikan ini, bisa dimanfaatkan pihak tertentu mencari keuntungan, sekolah-sekolah melakukan segala cara untuk dapatkan angggaran, “ katanya.
Menurutnya, tidak hanya anggaran untuk fisik, kucuran lebih alokasi anggaran pendidikan, menyebabkan sejumlah sekolah buta mata memerhatikan mutu pendidikan, contohnya demi mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih banyak, umumnya sekolah menerima banyak siswa dan menaikan siswa tanpa melihat kemampuan akademik seperti kemapuan membaca.
“Saya mengamati selama ini pengawasan pemerintah sangat lemah, audit Baperjakat yang berada di bawah Bupati, cenderung impoten dan tumpul, sehingga masalah-masalah penyelewengan di sekolah-sekolah tidak terhirup di luar,” katanya.
Akademisi lain, Asrul Raman, M.Pd, punya pendapat yang sama. Pembangunan pendidikan di Bima berorientasi fisik dengan rasio 30 persen mutu dan 60 persen fisik. Padahal, tujuan atau output yang ingin dicapai, kualitas atau mutu. “Untuk membenahi masalah sekarang ini, rezim pendidikan di Bima sekarang harus dipangkas, di mana-mana yang digenjot sekarang hanya fisik atau mengarah kepada keutungan saja,” ujarnya.
Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Bima ini menilai, peran Dinas Dikpora juga tumpul dalam mengembangkan pendidikan, termasuk dalam mengawasi dan mengevaluasi sekolah dan seluruh unit di bawah. “Sekarang ini Dinas (Dikpora) cenderung fokus mengawasi fisik yang berkaitan dengan proyek, sedangkan mutu porsinya sangat kurang,” katanya.
Dikatakannya, sisi lain yang menyebabkan karut maruk pendidikan dan munculnya sikap sekolah yang berorientasi proyek juga disebabkan peran dan perencanaan SKPD terkait. Hingga saat ini, Dinas Dikpora tidak memiliki Renstra yang jelas.
“Sekarang ini saja Dinas hanya mengoptimalkan pendidikan formal dan non-formal, sedangkan pendidikan informal tidak pernah diatur. Sekolah baru dibangun terus dibongkar lagi karena ada anggaran, itu konyol namanya,” sorotnya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
