Kota Bima, Bimakini.com.- Ini saran akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima, Muhammad Irfan, M.Si, kepada Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima. Dia meminta agar tidak “pandang bulu” ketika menindak anggotanya yang dinilai “nakal”. Sudah sepantasnya anggota Dewan yang lalai melaksanakan tugas diberikan hukuman agar berefek jera.
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Ketua BK soal kedisiplinan anggotanya, terutama dari sisi keaktifan. Dikatakannya, BK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pembinaan harus menunjukkan kinerja maksimal, karena keberadaan anggota Dewan bukan duduk di rumah, melainkan memerjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat. Sangat aneh jika BK tidak memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap dewan yang dinilai malas atau berkinerja buruk.
“BK harus bisa menjadi media yang ditakuti oleh anggota parlemen sebagai bentuk penegakan aspirasi rakyat, sebab kinerja Dewan akan ditagih oleh rakyat,” ujarnya Rabu (28/11) di kampus setempat
Dia juga sangat menyayangkan dugaan sikap malas Ketua Komisi II. DPRD sebagai lembaga harapan rakyat untuk memerjuangkan nasib dan kesejahteraan rakyat, tidak seharusnya malas. “Bagaimana kita bisa memerjuangkan nasib dan kesejahteraan rakyat, kalau kita malas. Ini sangat memrihatinkan,” ungkapnya.
Semestinya, katanya, sebagai anggota lembaga terhormat harus bisa memberikan contoh positif kepada rakyat. Jika sang Ketua malas, tidak menutup kemungkinan anggotanya malas, sebab dikuatirkan perilaku pemimpin bisa ditiru oleh anggota.
Tidak hanya itu, katanya, partai politik sebagai kendaraan yang mengantarkan mereka ke legislatif juga bisa bertindak tegas dalam mengawasi kinerja anggotanya di parlemen. Perilaku “nakal” anggota akan berdampak terhadap pencitraan partai dan berimplikasi pada pencapaian Pemilu mendatang. “Sangat konyol jika partai masih memertahankan kader yang bisa membawa keburukan partai. Kalau sudah tindakan malas anggotanya di kursi Dewan, rakyat akan menilai,” ujarnya.
Dia melihat sangat jarang partai melakukan kontrol terhadap anggotanya di legislatif, padahal fungsi kontrol itu sangat penting dalam mencari pencitraan dan popularitas. Dia mengimbau agar partai bisa menindak tegas dan membina anggotanya yang dinilai “nakal”. Ketegasan dari unsur pimpinan Dewan juga sangat perlu. Pimpinan jangan loyo, karena anggota bias berbuat sesuka hati saat melaksanakan tugasnya.
“Saya berharap pencitraan buruk ini bisa diperbaiki dalam rangka memerjuangkan kepentingan rakyat,” harapnya. (BE.18)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
