Bima, Bimakini.com.-Sejumlah proyek di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, terutama yang berkaitan dengan bedah desa kembali digugat warga dan aparatur dusun setempat. Masalahnya, dinilainya hanya menguntungkan kelompok tertentu saja sehingga memicu kecemburuan sosial.
Kepala Dusun Bajo Selatan, Dahlan M. Nor, meminta Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST, segera mengevaluasi setiap proyek di desa setempat, misalnya proyek bedah desa yang berbentuk pengerjaan pelabuhan, dan pengadaan sapi. Hanya dinikmati kelompok dan anggota keluarga tertentu. “Kami minta kepada Dae (Bupati) agar memerhatikan ini, selama ini namanya saja untuk masyarakat, tapi hasilnya nihil, tidak ada yang dinikmati banyak warga saya yang mengeluh. Proyek sapi dan jembatan hanya untungkan satu keluarga di Bajo, silajan saja investigasi,” katanya di Bajo, Jumat lalu.
Dahlan menilai sangat wajar bila warga menilai jelek mutu atau kualitas pelabuhan Bajo, karena kenyataannya memang demikian. Buktinya, saat ini sudah banyak berlubang sehingga rentan memicu kecelakaan, terutama bagi penumpang boat. Padahal, sepengetahuannya dikerjakan dengan anggaran ratusan juta.
“Proyek bedah desa tidak pengaruhnya secara langsung dirasakan masyarakat, karena hanya membuat kaya satu kelompok dan satu keluarga saja. Saya nggak takut ngomong ini karena itu memang kenyataannya. Kami aparatur dusun saja tidak pernah dilibatkan, padahal itu bedah desa lokasinya di dusun kami, itu kan aneh,” katanya.
`Diharapkannya, ke depan Bupati Bima mengevaluasi setiap proyek yang masuk ke desa setempat, sehingga kualitasnya terjamin. Ke depan sejumlah pekerjaan yang nilainya lebih dari Rp100 juta lebih baik diserahkan kepada kontraktor atau ditender. “Selamai ini kami sudah pengalaman, kalau yang dikerjakan melalui pihak tertentu di sini, hasilnya jelek, mutu tidak terjamin. Selain itu, juga pasti ada diskriminasi sehingga sangat berpeluang memicu masalah kecemburuan warga,” katanya.
Warga Bajo, Abdul Hamid, berharap SKPD terkait mengecek kondisi lapangan. Bila perlu melaksanakan investigasi output program bedah desa setempat. Selama ini, pelaksanakan sejumlah program di desa setempat hanya menguntungkan segelintir pihak dan keluarga. Padahal, mestinya harus merata.
“Lihat saja proyek sapi yang kelola itu keponakannnya terus yang dapat paman-paman dan saudaranya, sementara masih banyak warga yang layak. Ini kan jelas tdak adil, apa seperti ini yang diinginkan pemerintah?” tanyanya.
Dikatakannya, protes dan penilaian warga terhadap hasil pembangunan merupakan hal yang wajar. Jadi, tidak ada yang perlu “kebakaran jenggot” kecuali memang ada kesalahan yang benar-benar terjadi. “Jadi sangat aneh jika warga larang warga lainnya nilai pembangunan atau menyebut kami oknum masyarakat, toh kami jelas punya NIK dan dari dulu domisili di Bajo. Kami protes karena kami menginginkan terbaik untuk bersama,” katanya.
Diungkapkannya, kritikan terhadap pembangunan dan jalan di pelabuhan Bajo, murni karena harapan diperhatikan pemerintah. Bukan karena unsur politik tertentu. Jadi, sangat aneh bila pihak tertentu merespons secara berlebihan. “Memang salah jika kami warga mengingingkan pembangunan yang lebih baik, meminta jalan pelabuhan diaspal? Jangan seenaknya sebut kami oknum masyarakat, karena kami jelas punya nomor induk keluarga dan itu sudah jelas terdaftar secara nasional,” katanya.
Sebelumnya, seperti dilansir Bimakini.com, sejumlah warga memrotes kondisi pelabuhan desa Bajo yang bopeng dan berlubang. Kondisi itu dikuatirkan memicu kecelakaan sewaktu-waktu terutama pengendara sepeda motor saat mengakses transportasi laut tradisional, boat. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.