Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pendidikan

Demi Proyek, Bangunan Baru pun Dibongkar

Bima, Bimakini.com.-Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD pada sisi lain memanjakan sejumlah sekolah, termasuk dalam urusan rebutan proyek. Demi mendapatkan anggaran fisik rehab, sejumlah sekolah di Kabupaten Bima justru membongkar bangunan yang baru dibangun.

    Hal itu hampir pada setiap wilayah seperti di Kecamatan Bolo dan Monta. Satu di antara sekolah yang dipastikan mendapatkan alokasi anggaran DAK rehab, yakni SDN Inpres Rasanggaro Kecamatan Bolo.
    Kepala Sekolah setempat, Nurdin, S.Pd, mengaku, sesuai rencana anggaran belanja (RAB) yang telah ditandatangani sekolah dan Dinas Dikpora, anggaran yang akan mengalir untuk rehab SDN setempat sebesar Rp400 juta lebih. “Total anggaran yang akan segera masuk sebesar 400 juta lebih. Itu sudah ada kepastian dari Dinas dan Pusat akan segera masuk,” katanya di Bolo, kemarin.
    Diakuinya, sesuai hasil survi dan penetapan tim dari Dinas, anggaran proyek itu hanya meliputi rehab atap enam ruang belajar sekolah setempat. Sebelumnya, sejumlah kelas tersebut baru di bangun tahun 2009 lalu. “Iya memang baru dibangun, tapi kan kami hanya sebagai sekolah penerima anggaran, sedangkan kebijakan penentu itu ada di Dinas, kami hanya menerima apa yang sudah ditunjuk oleh Dinas,” katanya.
    Tidak hanya akan menerima aliran DAK rehab, Nurdin membenarkan, beberapa bulan lalu sekolah setempat baru selesai membangun pagar baru halaman sekolah, setelah mendapatkan alokasi anggaran dari Pusat yang diurus SMKN 2 Kota Bima, kendati bangunan pagar lama masih bagus.
“Tidak hanya sekolah kami, SDN 5 Bolo dan beberapa sekolah lain juga mendapatkan alokasi yang sama untuk pagar, karena ada anggaran ya kami bangun baru,” katanya.
    Informasi yang dihimpun Bimakini.com, sekolah yang memeroleh anggaran DAK rehab, hampir pada setiap wilayah di Kabupaten Bima. Umumnya, setiap wilayah mendapat alokasi anggaran untuk 10 SD.
Hal tersebut juga diakui Kepala UPTD Kecamatan Wonta Kabupaten Bima, Sirajuddin H. Yakub, S.Pd.  Dia menilai, kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran besar untuk rehab, pada sisi lain memanjakan sekolah dan menciptakan “raja kecil”, sehingga kurang menghargai unit di atas sekolah seperti UPT.
“Ada sekitar 10 sekolah kalau di Monta yang mendapatka alokasi rehab. Cuma masalah sekarang ini, mereka-mereka (Kepala Sekolah) yang dapat alokasi seolah jadi ‘raja’ dan tidak menghargai kami lagi, mestinya alokasi itu melalui kami juga sehingga ada pengawasan,” katanya. (BE.17)
   
 

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Berita

Bima, Bimakini.- BPD dan warga Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Bima menuntut pihak pelaksana relokasi 2 poin. Terkait masalah itu, BPD dan warga Rasabou menghadang...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Selain capaian kinerja yang begitu banyak, ternyata ada sejumlah program fisik belum bisa tuntaskan hingga akhir tahun anggaran 2019. Padahal program...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Selain semrawut soal sampah, pelaksaan pekerjaan proyek renovasi jalan di kompleks pasar Tente Kecamatan Woha juga menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, pelaksanaan...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Kegiatan pencetakan sawah baru di So Mboda Rato Desa Rato Kecamatan Bolo, diklaim dari dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Bima, Ahmad Dahlan,...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Wakil Wali Kota Bima, H A Rahman, SE mengingatkan para kontraktor harus mengedepankan mutu pekerjaan yang ditanganinya. Pernyataan itu disampaikan saat...