Opini

“Demokrasi dan Korupsi”

(Analisis terhadap Pemilukada dan Biaya Politik)

                (Erham)

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2013 mendatang, serentak akan melaksanakan pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), Gubernur/Wakil Gubernur NTB, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur dan Wali/Wakil Wali Kota Bima periode 2013-2018. Pada satu sisi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung merupakan salahsatu ciri negara demokrasi sehingga tujuannya  paling tidak ada tiga macam.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (1988: 330), menyatakan bahwa: pertama, memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; kedua, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan ketiga, dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara.
Namun, pada sisi lain sejak awal gagasan sistem politik demokrasi dimunculkan di Yunani pada abad ke V SM telah menuai perdebatan (Diskursus). Yunani sebagai negara  tempat kelahiran demokrasi, justru banyak yang tidak sepakat dengan sistem politik demokrasi, meski tidak sedikit juga yang setuju. Plato dan Aristoteles termasuk yang tidak pernah percaya pada demokrasi. Keduanya menempatkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Alasannya, demokrasi itu sistem yang menyesatkan karena menyerahkan kepada rakyat untuk menentukan pilihan haluan negara, padahal rakyat itu pada umumnya tidak tahu apa-apa alias awam (Mahfud, MD, 2010:410).
Dua filosof itu lebih percaya pada monarkhi, dan kelanjutan dari pada pilihan Plato dan Aristoteles pada monarkhi ialah dengan mengunggulkan sistem politik monarkhi yang harus dipimpin orang dari kalangan aristokrasi yakni dipimpin seorang raja-filosof yang biasanya memiliki berbagai kelebihan dan visioner yang penguasanya arif dan bijaksana serta memerhatikan nasib rakyat, sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya the Republic. Filosof yang hidup pada zaman Yunani kuno, Plato berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the philosopher king) (Jimly Asshiddiqie, 2006: 147).
  Essence Demokrasi
Aristoteles mengatakan, demokrasi berbahaya karena pada kenyataannya (pengalaman di Atena ibukota Yunani (pen)) banyak demagog yang bergentayangan dalam sistem demokrasi. Demagog-demagog itu kerapkali membawa essence  demokrasi ke sistem diktatorial, bahkan tirani, meskipun pada permukaan atau formal-proseduralnya tetap, seolah-olah demokrasi (Mahfud, MD: 2010: 377). Sesungguhnya apa yang dikuatirkan oleh Aritoteles tersebut telah menjadi pengalaman bangsa Indonesia pada masa lalu dibawah rezim Orde Baru dengan langgam otoritarian dan sectarian, dimana kekuasaan dijalankan oleh penguasa dengan sewenang-wenang (detournement de pouvoir).
Namun, situasi dan kondisi politik sebagaimana yang telah dipraktikkan pada masa lalu yakni rezim Orde Baru dan seiring dengan diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah, maka beberapa Kepala Daerah telah kembali memraktikkan cara-cara politik oligarki sebagaimana yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pada masa lalu. Tidak jarang kemudian sejumlah pengamat menilai bahwa  Kepala Daerah tidak ubahnya seperti “raja-raja kecil” di daerah.   
Maka dalam konteks Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang ada di wilayah NTB pada tahun 2013 mendatang, apa yang dilakukan oleh para demagog di masa Yunani kuno sesungguhnya sangat mungkin terjadi, yang dikuatirkan kemungkinan terjadinya politik uang (money politics). Karena memang sangat mudah untuk menerapkan praktik politik uang dengan dalih bahwa masyarakat dari aspek ekonomi dan pendidikan merasa kekurangan. Dengan demikian, kondisi sosial masyarakat seperti itu sesungguhnya tidak banyak memberikan harapan bagi lahirnya demokrasi yang berkualitas sehingga akibatnya pilihan rakyat dapat bersifat buta, tiba-tiba dan transaksional. Memang rakyat mau saja dikasih uang atau dalam bentuk apapun, dan apa yang dilakukan oleh para calon atau kandidat itu dalam rangka untuk memengaruhi suara pemilih (suara rakyat).
Menurut Aristoteles bahwa di dalam demokrasi itu banyak bergentayangan para demogog itu, demagog yakni agitator yang pandai menipu rakyat dengan pidato-pidato politik dan kerap mengumbar janji bohong. Para demagog ini biasanya menebar janji untuk membangun kemakmuran rakyat, menggratiskan pendidikan, menjamin pengobatan gratis dan segala hal yang dibutuhkan oleh rakyat asal dipilih dalam pemilihan.
Namun, setelah terpilih, mereka tak berbuat apa-apa, malahan menghianati rakyat dan bahkan yang paling mengerikan dari demokrasi kaum demagog adalah terbentuknya pemerintahan yang terdiri dari orang-orang yang tidak layak memerintah.
Tampaknya, kekuatiran Plato dan Aristoteles pada sistem politik demokrasi dan ketika dikaitkan dengan sistem politik demokrasi di Indonesia seiring dilaksanakannya pemilihan langsung, maka hampir bisa dipastikan apa yang menjadi kekuatiran Plato dan Aristoteles sudah terjawab. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak demagog yang tampil untuk bertarung sebagai calon anggota lembaga Legislatif (Caleg), Calon Presiden (Capres), Calon Gubernur (Cagub), Calon Bupati (Cabup) dan Calon Walikota (Cawali).
Mereka mengumbar janji, padahal sesungguhnya ketika menduduki jabatan publik setelah terpilih pada Pemilu dan Pemilukada, ternyata tidak banyak yang mereka lakukan dan perbuat untuk kesejahteraan rakyat. Malah, sebaliknya perilaku yang ditunjukkan memerkaya diri, keluarga, dan kroni-kroninya.
Problema terbesar penerapan demokrasi di Indonesia, meskipun agak berlebihan jika menyebut demokrasi di Indonesia ini berbasis korupsi, karena memang sesungguhnya kenyataan menunjukkan demikian. Perbuatan korupsi sangat berbahaya dan berdampak luas dalam menjatuhkan kualitas kehidupan rakyat.
Selain itu, Prof. Dr. Mahfud, MD, SH, dalam orasi ilmiah yang berjudul Kedudukan MK dalam Mendorong Kehidupan Demokrasi di Indonesia, disampaikan pada acara wisuda Universitas Indonusa Esa Jakarta, menyatakan bahwa demokrasi baru berjalan pada level prosedur dengan pola-polanya yang bersifat simbolik. Demokrasi sudah dimanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga formal pemerintahan, Pemilu, Pemilukada dan sejenisnya. Akan tetapi, eksistensi lembaga-lembaga itu tidak memberi dampak konkrit terhadap perbaikan kondisi kondisi sosial, ekonomi, politik masyarakat.
Demokrasi prosedural ini justru cermin dari paradoks demokrasi yang sesungguhnya dan dalam konteks tertentu justru melebarkan jurang kesenjangan antara elit politik dan rakyatnya.

Kesimpulan
Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD, 1945) Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini sesuai penjelasan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, pakar Hukum Tata Negara, dalam ceramahnya pada lokakarya yang diikuti oleh para anggota DPRD Kabupaten dan Kota se- Sumatera Selatan, bahwa Konstitusi kita tidak mengharuskan adanya pemilihan langsung, namun hanya menyebutkan dipilih secara demokratis. Maka ke depan, menurut hemat penulis, melalui revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemeritahan Daerah, agar dipikirkan serius bahwa sebaiknya Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (Dekonsentrasi)  dipilih oleh DPRD Provinsi, sedangkan Bupati dan Wali Kota masing-masing
dipilih secara langsung oleh rakyat.
Alasannya  karena memang Bupati dan Wali Kota sangat bersentuhan langsung dengan rakyat. Atau dengan kata lain, berada di tengah masyarakat, bahkan hanya daerah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah teritorial secara faktual. Tentu saja harapannya lebih menitikberatkan pada efisiensi dan efektifnya pengelolaan keuangan negara sehingga tidak banyak dialokasikan pada penyeleggaraan Pemilu saj, melainkan bisa digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan bisa menekan tingginya biaya politik.
Namun, harus diakui selama ini di daerah, implikasi dari Pemilukada langsung  belum menjadi solusi guna dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat malah yang terjadi sebaliknya.
Pemilihan Kepala Daerah dan soal alokasi APBD misalnya, memiliki bobot peluang dan kesempatan yang besar untuk dikorupsi melalui proses demokrasi. Hal demikian ini biasanya melibatkan segitiga kepentingan pengusaha, anggota parlemen, dan eksekutif.  Belum lagi dampak sosial dan politik yang ditimbulkan dari Pemilukada secara langsung terutama di daerah-daerah.
Ketegangan yang terjadi di Bima, misalnya pada Pemilukada tahun 2010 silam hingga berujung pada pembakaran beberapa kantor/instansi Pemerintah Kabupaten Bima dan terakhir Kantor Pemkab Bima itu semua kuat dugaan atau ditengarai masih terkait dengan masalah Pemilukada.  Maka oleh sebab itu, tidak heran stigma politik biaya tinggi dan demokrasi itu mahal serta membawa konflik sosial diberikan kepada sistem politik demokrasi di Indonesia.
Disamping itu, biaya menyelenggarakan  pemilihan umum tidak sedikit yang harus dialokasikan, belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan calon sejak persiapan maupun kampanye, pengawasan dan penghitungan suara. Nah, entah berapa biaya yang dikeluarkan oleh para simpatisan dan pendukungnya. Namun, sesungguhnya yang berbahaya menurut hemat saya, kalau masing-masing pasangan calon mengeluarkan biaya yang sangat besar, lantas bagaimanakah cara mereka mengembalikannya?
Pertanyaan seperti di atas, sudah barang tentu akan menghantui benak kita semua. Karena tidak semua orang benar-benar memiliki idealisme tinggi, sehingga memandang jabatan adalah tugas dan amanah, tanpa perhitungan materi. Namun, yang sangat menguatirkan ada dugaan bahwa pasangan calon belum sepenuhnya mengubah mind set-nya. Bahkan, mereka membuat suatu asumsi bahwa terjun di dunia politik harus menyiapkan segala sesuatunya asal terpilih dan keluar menjadi pasangan calon pemenang dan biasanya juga pasangan calon menggunakan jasa sponsor. Sponsor pun berharap pasangan calon yang mereka dukung menang dan kompensasi yang diberikan  adalah paket proyek pemerintah atau kemudahan lain yang bersifat menguntungkan.
Bukankah semua ini akan membuka peluang tumbuh-suburnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme? Tidak jarang pula memang sesungguhnya bukan lagi merupakan rahasia umum, bahwa persoalan korupsi yang melibatkan para Kepala Daerah hampir setiap hari kita disuguhkan dengan pemberitaan  tentang tindak pidana korupsi. Maka oleh sebab itu, sudah berapa banyak Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Wali Kota yang dijebloskan ke dalam penjara disebabkan perbuatan mereka. Ironisnya lagi, mereka yang dijebloskan ke dalam penjara adalah para Kepala Daerah yang terpilih dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung, sehingga bisa dipastikan ternyata pelaksanaan sistem politik demokrasi di Indonesia berujung pada pemerintahan yang korup.
  Bahwa sesungguhnya hipotesis ini masih terus harus diuji. Akan tetapi, walaupun memang dalam benak saya juga sukar untuk menyatakan tidak atas segala prasangka ini. Namun, pada sisi lain, saya juga tak dapat menafikan, idealisme tetap ada walaupun tidak semua, karena mungkin ada faktor ideologi, ada faktor subyektif misalnya rasa senang dan suka, yang mungkin saja mendorong seseorang untuk membantu tanpa imbalan apa-apa. Karena mereka ingin melihat bangsa ini menjadi maju dan berkembang pesat baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan sejajar dengan masyarakat di belahan dunia lainnya. Semoga!     

Penulis adalah warga Kota Bima, mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum/Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top