Bima, Bmakini.com.- Ini pengakuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima. Mereka menilai legislatif kini seperti “macan ompong”. Peran kontrol yang semestinya dimainkan tidak terlihat. Nyaris aura lembaga perwakilan rakyat ini redup.
Kenyataan itu diungkapkan Srikandi DPRD Kabupaten Bima, Dra. Hj. Mulyati, Senin (26/11).
Bahkan, dikatakannya, saat ini hanya sedikit anggota Dewan yang bersuara kritis.
Kata duta PKPB ini, masing-masing memainkan peran personal dengan legislatif. Akibatnya kepentingan lembaga, khususnya pada tugas pokok dan fungsi dikorbankan.
“(Anggota) yang mau bersuara untuk lembaga ini sedikit. Sehingga tidak kelihatan yang mau. Kita bekerja dengan sistem, kurang mampu menjadi lembaga pengontrol,” ungkapnya.
Lebih parah lagi, kata anggota Dewan dua periode ini, Dewan seolah “membeo” pada eksekutif. Apalagi, jika mayoritas anggota wakil rakyat adalah pendukung Kepala Daerah, maka kebenaran hanya ditentukan suara terbanyak.
Di mata eksekutif pun, kata dia, nyaris dianggap tidak bertaring tajam. Apalagi, fungsi seperti saat penilaian LPJ hanya memberi catatan dan rekomendasi. Tidak lagi bisa menerima dan menolak.
“Ini semua terjadi karena sistem yang ada. Eksekutif dan legislatif dianggap sama-sama penyelenggara pemerintahan. Jika eksekutif salah, maka Dewan juga dianggap bertanggungjawab. Padahal, dalam pelaksanaan kami tidak tahu,” ujarnya di Sekretariat Dewan.
Kondisi anggota Dewan yang “bermain” secara personal dan partai, dinilainya cukup parah. Bahkan, sulit diurai satu per satu. Ini juga sudah menjadi rahasia umum di tubuh lembaga wakil rakyat.
“Jelas lembaga yang dikorbankan. Tidak ada harga diri lembaga. Bisa dilihat secara personal,” ujarnya.
Kenyataan seperti itu juga tidak ditampik oleh anggota Dewan lainnya, Ahmad Yani, SE.I, M.Pd. “Memang faktanya demikian,” ujarnya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
