Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Legislatif “Macan Ompong”

     Sorotan terhadap kinerja para wakil rakyat masih muncul. Tidak hanya di level nasional, di daerah pun legislatif dalam radar kritikan. Tidak saja oleh pengamat dan publik umumnya, tetapi juga ‘tusukan dari kamar dalam legislatif’.  Seperti yang terjadi pada tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima.

Sebagian suara internal mengamini bahwa legislatif kini seperti “macan ompong”. Peran kontrol yang semestinya diefektifkan, tidak muncul di permukaan. Lembaga perwakilan rakyat ini dinilai redup bak lampu penerang bermodalkan baterai soak.
Sinyalemen Srikandi DPRD Kabupaten Bima, Hj. Mulyati, mesti dijadikan bahan refleksi bersama. Hanya sedikit anggota Dewan yang bersuara kritis, katanya. Sebagiannya, ya melempem—untuk tidak menyebut terjebak dalam formulasi tindakan sederhana, hanya Datang, Duduk, Diam, dan Duit. Performa personal dan kelembagaan seperti itu jelas saja tidak mencerminkan suasana yang diimpikan publik. Kita pantas prihatin jika level pengabdian mereka sebatas itu saja. 
Keberadaan legislatif diharapkan menjadi mitra sekaligus penyeimbang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan, yang kata Lord Acton cenderung korup itu, mesti terus berada di bawah tatapan jeli mata wakil rakyat untuk memastikan bahwa amanah rakyat dilaksanakan. Rakyat tidak boleh lengah mencermati kualitas performa barisan politisi ini. Mereka yang dinilai kapabel dan menyinkronkan perilakunya dengan semangat tugas, mesti diapresiasi. Sebaliknya, mereka yang terlena dengan ‘kursi empuk legislatif’ mesti dihukum dengan tidak lagi memilihnya. Durasi waktu pengabdian mereka adalah tahapan untuk menguji.
Kita menginginkan posisi wakil rakyat yang ‘power full’. Mereka yang menyadari posisi strategisnya di depan publik dan keharusan berjuang hingga batas kemampuan. Memahami ‘arah kiblat’ pengabdian. Harus diingatkan, mereka yang melenggang ke Gatot Soebroto hanya bermodalkan tiket kepercayaan masyarakat. Bukan kepintaran belaka. Nah, kepercayaan itu mesti dibayar tuntas dengan kerja keras dan kerja cerdas. (*)     

 

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen Universitas Muhammadiyah Bima)   Harmonisasi hubungan kemitraan Eksekutif dan DPRD Kota Bima akhir-akhir ini kelihatannya kurang harmonis. Rapat paripurna...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.- Laporan hasil rumusan catatan-catatan strategis DPRD Kabupaten Bima terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima akhir tahun anggaran 2014 dan akhir masa...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.-Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Abdul Natsir, S.Sos, mengatakan tugas anggota legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat tidak dibatasi oleh...

Politik

Kota Bima, Bimakini.com.- Pengurus Dewan  Pimpinan Dearah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bima, menemukan sekitar 1.312 daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. Dari DPT...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.- Abdul Nasir, S.Sos dan Nurdin, resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Bima, Senin 23/9) menggantikan Musmuliadin dan Muhammad Syafruddin. ...