Kota Bima, Bimakini.com.-Sejumlah pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) Kota Bima mogok kerja sejak dua hari lalu. Mereka memrotes sikap pimpinan karena diduga sering memotong anggaran kerja dan insentif pegawai setiap kegiatan. Akibat aksi itu, suasana kantor BKP2 selama dua hari terakhir terlihat sepi.
Bahkan, pantauan Bimakini.com, Jumat (30/11) pagi beberapa ruangan nyaris tidak ada pegawai yang menempatinya. Informasi yang dihimpun dari sumber menyatakan, aksi mogok kerja itu dilakukan agar pimpinan mereka bisa mengevaluasi kinerjanya selama ini.
Sebab, menurut pengakuan sumber, pemotongan insentif para pegawai sudah kerap kali dilakukan setiap ada kegiatan di Badan setempat. Pemotongan itu tidak jelas dipergunakan untuk hal apa. “Ini sudah seringkali dilakukan. Alasan pemotongannya pun tidak jelas,” kata seorang sumber.
Karena kapasitas sebagai bawahan, para pegawai tidak bisa berbuat banyak. Namun, tindakan tersebut sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Dana yang sudah tersedia untuk kegiatan harus dipertanggungjawabkan sesuai alokasi.
“Kami mogok karena sudah bosan dengan tindakan Kepala Badan dan berencana akan mogok kerja hingga Senin depan,” terang sumber.
Selain memotong anggaran kegiatan, katanya, Kepala BKP2 juga diminta mengembalikan Tupoksi mereka yang sudah di-SK-kan setiap kali kegiatan. Selama ini, meski sudah di ada tugas masing-masing, tetapi Kepala Badan selalu mengambil-alih dan tidak memercayai pegawai.
Benarkah demikian? Kepala BKP2 Kota Bima Ir. Darwis H. Yusuf, yang ditemui Bimakini.com, membantah jika stafnya mogok kerja. Dia mengaku ketidakhadiran pegawai tidak berkaitan dengan persoalan apa-apa, melainkan karena jumlah pegawai yang hanya 27 orang saja.
Diakuinya, beberapa pegawai sedang ijin cuti, ada yang ijin sakit, dan ada yang tugas dinas ke luar daerah. “Saya nggak melihat ada pegawai yang mogok kerja. Tetapi memang karena jumlahnya hanya 27 orang,” terangnya, Jumat pagi.
Mengenai pemotongan yang dikeluhkan para pegawainya di setiap kali kegiatan, dibenarkannya. Namun, dia menepis jika pemotongan itu untuk kepentingan pribadi. “Pemotongan SPPD itu memang sudah saya beritahukan sejak awal untuk dipergunakan pada kegiatan sosial, seperti gotong-royong atau MTQ dan tidak bersifat memaksa,” jelasnya.
Darwis juga mengaku beberapa pegawai pernah menyampaikan keluhan tentang masalah proyek. Namun, saat itu telah dijelaskannya bahwa pelaksanaan proyek itu oleh panitia yang sudah ditunjuk dan dirinya tidak pernah mengambil-alih setiap kegiatan yang sudah jelas kepanitiaannya.
Dia menduga keluhan para pegawainya itu karena ketidakpuasan saja terhadap apa yang didapat. Untuk menyikapinya, akan segera menggelar rapat bersama dengan semua Kepala Bidang guna mencari solusinya. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
