Kota Bima, Bimakini.com.-Rakor APEKSI Komwil IV merupakan tindaklanjut dari program kerja yang direkomendasikan dan disepakati Muskomwil IV APEKSI Tahun 2011. Kegiatan ini juga, sekaligus mengevaluasi dan menelaah secara mendalam berbagai isu strategis yang berkembang. Tujuannya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Demikian dikatakan Ketua APEKSI Komwil IV, dr. Syamsul Azhar, Sp.PD, saat pembukaan Rakor APEKSI Komwil IV ke-8 di Convention Hall Paruga Nae, Kamis (15/11).
Pembukaan kegiatan itu, dihadiri Menteri Koperasi dan UKM, Dr. Syarifuddin Hasan, MM, MBA, Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM, Wali Kota peserta APEKSI, dan anggota Forum Komunikasi Piminan Daerah (FKPD) Kota Bima.
Melihat perkembangan dan kemampuan yang dicapai anggota Apeksi, terang Syamsul, tema yang diangkat dalam Rakorwil tahun ini adalah ‘percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan darat untuk penguatan ekonomi domestik’. “Tema ini dinilai relevan mengingat secara umum pembangunan inftrastruktur merupakan roda penggerak perumbuhan ekonomi daerah,” terangnya.
Dikatakannya, infrastruktur daerah seperti jalan, udara, laut, listrik, dan telekomunikasi merupakan sarana utama penggerak roda perekonomian daerah. Kuatnya perekonomian domestik berarti pula akan memerkuat perekonomian nasional. Komunikasi, koordinasi, dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah perlu dioptimalkan, agar momentum perkembangan ekonomi nasional dapat dipertahankan dan ditingkatkan pertumbuhannya.
Dijelaskan Syamsul, empat jalur strategi pembangunan yang diprogramkan pemerintah meliputi pertumbuhan, kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pelestrarian lingkungan hidup, harus didukung untuk mewujudkan pembangunan perkotaaan. “Apalagi, dengan kondisi perubahan cuaca dan iklim saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sudah dalam kondisi yang menguawatirkan,” katanya.
Kaitan dengan program kerja yang mendapat penekanan bersama APEKSI, lanjutnya, antara lain program pengentasan kemiskinan dan masalaha persampahan. Untuk percepatan pembangunan kota, perlu ditingkatkan kerjasama antardaerah melalui pertukaran informsi dibidang pariwisata dan buadaya, pengembangan industri kecil dan menengah, perdagangan pendidikan, dan penerapan program-program partisipatif yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Pada bidang pendidikan, katanya, pengendalian pertumbuhan penduduk dan revitalisasi Keluarga Berencana, serta implementasi sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) perlu didukung dengan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai.
Semakin maraknya peredaran Narkoba dan obat-obatan terlarang yang terjadi disimpul-simpul pusat kota, terangnya, perlu terus diwaspadai dan diantisipasi agar tidak semakin meluas kibatnya bagi degradasi moral masyarakat. Masalah-masalah klasik seperti PKL, PMKS, kemacetan Lalulintas, kekumuhan, dan kriminalitas adalah agenda program pembangunan sosial APEKSI yang juga perlu perhatian bersama.
elanjutnya, peningkatan kemitraan dengan asosiasi pemerintah seperti APPSI, APKASI, dan negara donor perlu dikembangkan juga dalam rangka penyetaraan kemajuan perkembangan kota. Pengelolaan aset-aset pemerintah kota, pengembangan E-Government, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga perlu ditingkatkan kualitasnya untuk mendukung terciptanya pemerintahan bersih.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan bersih, tidak hanya menganut asas desentralisasi, melainkan dilengkapi dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. “Oleh karena itu, APEKSI menyambuat baik rencana pemerintah dan DPR RI agar merevisi Undang-Undang 32 Tahun 2004,” kata Syamsul. (BE.19)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
