Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pendidikan

Sekolah di Wilayah Terpencil Butuh Perhatian Pemerintah

Bima, Bimakini.com.-Pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Bima masih membutuhkan perhatian. Saat ini, sejumlah sekolah di desa terpencil masih banyak membutuhkan ruangan kelas dan fasilitas penunjang seperti laboratorium. Tetapi, Dinas Dikpora justru memerhatikan dan merehab sekolah yang baru dibangun.

Kenyataan tersebut memicu protes dan sorotan dari sejumlah Kepala Sekolah. Kepala SMAN 1 Wera Kabupaten Bima, Drs. A. Malik, mengaku heran dengan sikap Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima yang justru mengusulkan sekolah yang fisiknya masih bagus mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal, sekolah setempat sangat kekurangan ruangan belajar.
Pada sisi lain kendati dengan kondisi serba kekurangan, siswa dan setempat sudah mengoleksi banyak prestasi bergengsi. “Kami sudah sering sampaikan kepada Dinas tentang kondisi sekolah, mengusulkan tambahan ruang kelas, tapi sampai sekarang tidak pernah didengar, Dinas (Dikpora) seolah masa bodoh dengan kondisi sekolah kami,” katanya di Wera, kemarin.
Diakuinya, memang sebelumnya setiap siswa bisa ditampung di kelas dalam rasio proporsional, namun sejak ruang kelas yang dibangun dengan dana komite jebol dan ambruk. Saat ini, SMAN 1 Wera kekurangan empat ruangan belajar, sehingga siswa terpaksa belajar dalam kondisi berdesak-desakan karena diisi hingga 40 siswa. “Kami sendiri heran dengan kebijakan Dinas di atas,” katanya di Wera, kemarin.
Malik juga mengaku gerah karena mengalihkan sejumlah guru berprestasi ke sejumlah sekolah lain. Sebelumnya, tiga pendidik setempat masing-masing guru Fisika, Kimia, dan Bahasa Inggris berhasil meraih juara pertama, kedua, dan ketiga guru berprestasi Nasional.  Belum lama ini, siswa setempat juga berhasil menjadi jawara lomba pidato yang di selenggarakan KPU Kabupaten Bima.
“Selain itu, ada dua guru bahasa Inggris kami yang berprestasi, di-S2-kan di Australia, tapi setelah selesai Dinas justru memindahkan ke sekolah lain, sedangkan satu orang disetujui diangkat menjadi dosen Unhas. Itulah jeleknya Dinas Dikpora,” katanya.
    Diakuinya, hingga kini sekolah setempat kekurangan guru pelajaran Fisika dan Kimia, meskipun banyak guru sukarela yang diterima. “Tapi, rata-rata setelah mereka lulus sebagai PNS, mereka ditempatkan di sekolah lain oleh pemerintah. Ini menjadi persoalan bagi kami, sehingga kekurangan guru dua pelajaran itu,” katanya.
    Persoalan kekurangan fisik juga dihadapi SMPN 1 Ambalawi.  Kepala SMPN setempat, Rusdi Abdullah, S.Pd, mengaku, hingga kini kegiatan praktikum IPA, kerajinan dan praktik komputer di sekolah setempat tidak maksimal karena menggunakan ruang kelas, karena sejak diguncang gempa beberapa tahun lalu, laboratorium sekolah setempat belum direhab. Kondisi tersebut sudah kerap dilaporkan kepada Dinas Dikpora, namun hingga kini belum direspon.
    “Kondisinya sudah dilaporkan, tapi belum direspons karena kondisi itu sudah lama, sebelum saya masuk (pindah) ke sini. Siswa terpaksa pratik di kelas kalau untuk kerajinan, tapi kalau praktik IPA tidak mungkin karena peralatan tidak mungkin dipindahkan ke kelas,” katanya di Ambalawi, Senin.
Kondisi dua sekolah tersebut jauh berbeda dengan sejumlah sekolah dasar di wilayah lain seperti di Kecamatan Bolo, Donggo, Monta, Woha dan Soromandi yang saat ini mendapatkan kucuran anggaran DAK rehab.
Kepala SDN Inpres Bajo Kecamatan Soromandi, Ico Rahmawati, S.Pd, memastikan sekolah setempat mendapatkan alokasi DAK rehab sebesar Rp400 juta lebih. Anggaran tersebut akan digunakan untuk rehab atap, meskipun sekolah tersebut baru direhab beberapa tahun lalu menggunakan anggaran dari ADB.
“Betul, rencananya setelah beberapa pekan ini, beberapa bahan sudah mulai didatangkan. Rencananya kami untuk pembongkaran atap,” katanya
Hingga kemarin, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas maupun Kepala Bidang (Kabid) Dikmen dan Dikdas Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Drs. Zubair, M.Si belum berhasil dikonfirmasi berkaitan dengan persoalan dan sorotan tersebut. Saat hendak dikonfirmasi Senin (5/11), sejumlah pegawai SKPD setempat menginformasikan pejabat eselon tersebut sedang mengikuti Diklat PIM/Spama, sedangkan Seretaris dan Kabid tidak berada di tempat.
Sebelumnya, sejumlah akademisi di Bima mengkritisi sikap Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang cenderung hanya memerhatikan aspek fisik. Hal tersebut diduga karena pejabat SKPD setempat mengutamakan keuntungan dari kegiatan proyek. (BE.17)

 

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Opini & Sudut Pandang

Oleh: Khairudin M. Ali*) SAYA sebenarnya sudah lama memprediksi dan mengingatkan semua pihak, sebelum ribut-ribut media mempersoalkan kerja sama dengan pemerintah seperti yang terjadi...

Opini

 Oleh: Eka Ilham., M.Si *) KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan melalui Puspendik sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 melakukan terobosan baru yakni pemanfaatan komputer dalam pelaksanaan Ujian...

Pendidikan

Kota Bima, Bimakini.- Aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di MTsN I Kota Bima atau lebih dikenal MTs Padolo masih lumpuh. Sejumlah guru dibantu belasan...

Pendidikan

Kota Bima, Bimakini.- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengunjungi Kota Bima untuk meninjau sekolah terdampak banjir serta menyerahkan bantuan. Dampak...

Pendidikan

Kota Bima, Bimakini.- Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017 mendatang akan ditinjau. Pasalnya, banyak sarana komputer yang akan digunakan UNKB rusak terendam banjir....