Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Irwan: APBD jangan Dikuras untuk Mobdis!

Massa yang menolak pengadaan mobdis

Kota Bima, Bimakini.com.- Rencana pengadaan mobil dinas (Mobdis) Bupati Bima senilai Rp1 miliar terus mendapat sorotan dan protes dari berbagai kalangan. Pengadaan  itu dinilai hanya menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena dianggap tidak terlalu mendesak.

Demikian disampaikan Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Bima, Irwan Supriadin, M.Sos.I, Jumat (14/12), menanggapi kontroversi pengadaan Mobdis itu.
Menurut Irwan, semestinya eksekutif bisa memilah kebutuhan sesuai skala prioritas Kabupaten Bima, sehingga tidak menghabiskan anggaran untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Porsi anggaran yang dialokasikan untuk Mobdis, dinilai tidak berbanding lurus dengan porsi anggaran untuk program kesejahteraan rakyat.
“Tidak menjadi soal jika APBD kita melimpah dan porsi anggaran untuk program kesejahteraan sudah terpenuhi. Tapi, apakah itu sudah dilakukan oleh eksekutif?,” tanyanya melalui telepon seluler.
Dikatakannya, bidang pendidikan dan kesehatan saat ini, nilainya sangat membutuhkan perhatian untuk mendapatkan sentuhan anggaran. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah untuk dibiayai oleh pemerintah. Penderita gizi buruk yang tidak diperhatikan, membutuhkan bantuan.
    Katanya, meskipun pada prinsipnya pengadaan Mobdis tidak akan dipersoalkan selama fungsinya dipergunakan untuk percepatan dan menunjang akses Kepala Daerah dalam bertugas dan diukung keadaan APBD memadai. Namun, jangan sampai terjadi ketimpangan alokasi anggaran itu dengan anggaran untuk ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan.
“Tapi, melihat keadaan APBD kita saat ini dengan rencana pengadaan Mobdis Bupati, saya kira tidak realistis karena hal itu pemborosan anggaran,” ujarnya.
    Kalau hanya beralasan karena ingin mengganti mobil, katanya, tidak tepat. Pengadaan Mobdis bisa saja diterima rakyat, tetapi tidak dengan nominal yang sefantastis dan tidak akan rugi juga seandainya membeli Mobil dengan harga di bawah nilai tersebut.
    Irwan mengingatkan, agar anggota Badan Anggaran (Banggar) rasional memertimbangan usulan eksekutif tersebut. Tidak hanya itu, Dewan juga diminta tidak “bermain mata” dengan eksekutif hanya karena kepentingan politik.
     “Dewan harus mengambil keputusan dengan pertimbangan untuk kesejahteraan masyarakat bukan atas pertimbangan politik yang hanya menguntungkan mereka,” ingat Irwan. (BE.20)
 

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Mobil Dinas (Mobdis) dengan Nomor Polisi (Nopol) EA 6 X yang digunakan tenaga honorer bagian Humaspro Setda Kabupaten Bima, Ruslan, S.Sos, bukan...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Tampaknya Pemerintah Kabupaten Bima memberikan perhatian khusus terhadap staf Honor Daerah pada Bagian Humas dan Protokol lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Ruslan....

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Rabu sore lalu, Wali Kota Bima, HM Qurais H Abidin, menyampaikan penjelasan terhadap  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menutup masa sidang II tahun dinas 2016 melalui rapat paripurna Rabu lalu. Itu berarti...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.- Pasca-Pilkada Serentak yang dimenangkan pasangan Dinda-Dahlan, kini banyak pejabat di Kabupaten Bima yang saling menyindir. Kondisi ini tidak kondusif bagi harmonisasi kerja...