Bima, Bimakini.com.- Puluhan element masyarakat mendeklarasikan terbentuknya Jejaring Aktor (JEJAK) Bank Informasi bagi Masyarakat (BIMA), serta mendorong terbentuknya Komisi Informasi (KI) di Bima. Pembentukan KI ini untuk menjamin masyarakat dalam meemeroleh informasi dan bisa mengadukannya jika ada sengketa. Saat ini KI terbentuk di Provinsi NTB, namun untuk lebih mendekatkan jangkauan dalam proses sengketa, maka perlu di bentuk di kabupaten/kota.
Jejak Bima terbentuk sekaligus sebagai jaringan antar element masyarakat untuk terus mendorong keterbukaan informasi. Pemerntah juga diharapkan dapat membuka akses informasi, tertama mengenai layanan yang bersentuhan dengan kabutuhan publik.
Deklarasi Jejak Bima di Hotel La Ila, Rabu (5/12) kemarin juga melahirkan beberapa rekomendasi yang dibacakan oleh Direktur Lumbung NTB, Husyain La Odet. Rekomendasi itu adanya alokasi anggaran untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
“Pelibatan masyarakat dalam pengawasan untuk menjamin hak publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” ujarnya.
Ketiga, melibatkan peran serta masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan dan inftrastruktur. Ketika bidang itu dinilai sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.
Pertemuan yang difasilitasi AIPD dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) NTB juga merencanakan untuk pertemuan dengan legislatif dan eksekutif untuk pembentukan KI di Bima. Keberadaan KI dinilai penting untuk lebih menjamin akses masyarakat akan layanan publik, serta komitmen pemerintah sebagai penyedia informasi.
District Facilitator for Bima AIPD, Umar, mengapresiasai terbentuknya Jejak Bima. Pihaknya akan tetap berkomitmen untuk mendorong agar layanan kesehatan, pendidikan dan inftruktur lebih baik. “Semoga Jejak Bima ini bisa berkomitmen dalam mendorong keterbukaan informasi,” harapnya.
Pada pertemuan Focus Group Discution (FGD) Pendalaman Undang-undang (UU) Nomor 14/2008, PP Nomor 61/2010 dan Permendagri 35/2010 tentang Keterbukaan Informasi di hotel La Ila, juga mencoba memetakan sejumlah masalah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian.
Di bidang pendidikan, transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum transparan, karena masih didominas kebijakannya oleh kepala sekolah. Sedangkan guru dan komite tidak terlalu dilibatkan. Apalagi sebelumnya ada Forum Komunikas Komite Sekolah (FKKS) yang mengadukan sejumlah masalah pendidikan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Bima.
Ditemukan juga, BOS yang dialokasikan ke fisik, padahal tujuan utamanya dalam peningkatan mutu. Masih adanya unsur politik yang mewarnai pendidikan, turun memengaruhi pengelolaannya. Demikian juga dalam masalah kesehatan yang belum merata. Di daerah terpencil akses layanan kesehatan minim, apalagi petugas tidak ada. Jika pun ada petugas yang ditempatkan, mereka hanya bertahan sementar dan meninggalkan lokasi tugas.
Dalam FGD tersebut, hadir juga sebagai pembicara perwakilan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) Kabupaten Bima untuk Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID), M Irfan, ST, M.Eng. Saat ini pemerintah daerah berupaya membangun jaringan yang dapat menghubungkan antar SKPD. Kedepannya masyarakat dapat mengakses data dan informasi yang dibutuhkan.
Sebelumnya, kata Irfan, sudah dibuat jaringan tersebut, namun hilang karena terbakarnya kantor Bupati Bima, sehingga harus dibuat kembali. Kerjasama dengan Dinas Dikpora juga akan dilakukan, agar semua sekolah dapat terhubung dalam hal data.(BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
