Kontroversi pengadaan mobil dinas (Mobdis) Bupati Bima senilai Rp1 miliar dalam Rancangan Anggaran Belanja Pemerintahan Daerah (RAPBD) 2013, mencuat. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dan elemen mahasiswa menyorotnya. Mereka menyuarakan bahasa penolakannya. Ada dua aspek yang mereka gaungkan, yakni pengadaan kendaraan operasional, terutama Mobdis Bupati senilai itu belum terlalu urgen dan pemerintah agar memfokuskan tindakan pada program yang langsung berhubungan dengan rakyat.
Kontroversi seperti itu memang kerap terdengar. Tingkat sensivitasnya tinggi. Apalagi, mahasiswa dan masyarakat Bima memiliki data pembanding daerah dan pemimpin di wilayah lain yang mengoleksi fasilitas sederhana, menyesuaikan dengan kondisi keuangan setempat. Tidak sekadar latah. File memori ingatan publik pun masih kuat soal ketimpangan anggaran untuk belanja rutin dan kebutuhan langsung rakyat. Nah, ketika para wakil rakyat dan mahasiswa berteriak soal Mobdis, mereka memiliki landasan argumentasi.
Pada prinsipnya, pengadaan kendaraan sangat urgen untuk menopang kelancaran tugas para pelayan rakyat. Terutama, pada wilayah bermedan berat. Teritorial Kabupaten Bima, mesti diamini, ada sebagian yang memerlukan fasilitas memadai. Namun, mesti pula disadari, dalam praktiknya penggunaannya tidak melulu untuk kegiatan yang berhubungan dengan rakyat. Lihat saja bagaimana Mobdis ‘plat gincu’ berseliweran di pasar, tempat wisata, terminal, dan lainnya untuk kebutuhan non-dinas. Fakta seperti itu sudah lama “membumi” dan membungkus antipasti publik ketika momentum pengadaan seperti ini digulirkan.
“Membenturkan” pengadaan kendaraan dengan bejibun kebutuhan publik yang mendesak dipenuhi, memang kerap memicu kontroversi. Ada yang menilai hal itu seharusnya di-debat-sengit-kan untuk menentukan skala prioritas. Namun, ada juga yang menganggapnya masih wajar, karena masing-masing dalam porsi tersendiri.
Tetapi, pesan moral dari perbedaan pandangan itu menegaskan pentingnya sensivitas sosial ketika membahas sesuatu. Mesti didebatkan lebih jauh lagi apakah pengadaan Mobdis urgen dilakukan saat ini dan sejauhmana level keterdesakannya bagi kepentingan yang lebih luas. Ketika eksekutif menyodorkan rencana, merupakan kewajaran administratif. Namun, kubu legislatif-lah yang “menelanjangi” segala sesuatu untuk menjadi dasar keputusan.
Kita mengharapkan para wakil rakyat memasuki wilayah kontroversi ini dengan kedalaman pandangan, analisis, dan memertimbangkan multiaspek sebelum menetapkan sesuatu. Momentum sidang paripurna Jumat ini adalah forum untuk mengartikulasikannya. Kita simak bersama bagaimana mereka membahasakan argumentasi persetujuan dan penolakannya. Mesti ada rasionalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya sekadar mengandalkan voting. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
