Bima, Bimakini.com.- Rencana pengadaan mobil dinas Bupati Bima senilai Rp1 miliar akhirnya dicoret, setelah direaksi sejumlah element. Badan Anggaran (Banggar) yang membahas Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) 2013 akhirnya tidak meloloskan.
Jumat (14/12) element Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak DPRD Kabupaten Bima menghapus pengadaan mobil senilai Rp1 miliar. Pengadaan itu dinilai belum rakyat dan tidak pro rakyat.
Dua anggota DPRD Kabupaten Bima, Wahyuddin, SAg dari Golkar dan Syukrin HT, MPd dari PAN mendatanganu pernyataan dihadapan massa, akan menyampaikan aspirasi mereka. Menolak pengadaan mobil dinas bupati yang dianggap terlalu mewah.
Amiruddin, Sekretaris Umum HMI Cabang Bima, mengatakan tidak sepantasnya pemimpin lebih mengutamakan kepentingan dirinya. Sementara rakyat masih membutuhkan perhatian dengan anggaran yang ada. Rp1 miliar dianggap lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak.
Anggota dewan juga, kata dia, tidak selayaknya mengikuti semua keinginan eksekutif, tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat. Tidak ada alasan bagi legislatif, kecuali untuk menghapus item Rp1 miliar.
Untuk pengadaan kendaraan seperti mobil pemadam dan tangki masih dianggap wajar dan menjadi kebutuhan. Untuk yang lainnya perlu dipertimbangkan akan menfaat dan urgansinya. “Termasuk pengadaan 400 unit motor tujuannya apa, jangan sampai hanya bagi-bagi ke PNS sebagai balas budi politik,” ujarnya.
Malah, Amir meminta agar legislatif lebih fokus untuk menyelidiki dugaan mark up penimbunan kantor bupati di Woha. Termasuk berbagai persoalan lainnya yang ada saat ini.
Anggota Banggar, Wahyudin dan Syukrin dalam pernyataannya menanggpi tuntutan massa, mengatakan akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi. Di rapat banggar akan menyampaikan jika banyak element yang menolaknya.
Bahkan, kata Syukri, secara pribadi dan Fraksi PAN telah menolak pengadaan mobil dinas bupati senilai Rp1 miliar. “Kami pasti akan menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Bangar, Muhammad Amirnullah, SE, mengatakan hasil rapat telah mencoret rencana pengadaan mobil bupati. Namun untuk pengadaan mobil dinas lainnya masih dalam pembahasan. “Untuk pengadaan kendaraan operasional jumlahnya 17,6 miliar rupiah, masih dibahas item kendaraan mana saja yang akan dikurangi selain mobil dinas bupati,” ujarnya via hanphone (HP), Jumat sore. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
