Bima, Bimakini.com.- Pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik kerap hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah. Tidak jarang pelaksanaan program menuai sorotan atau kritik, karena implementasi lapangan jauh dari harapan. Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) telah menggandeng Non Government Organization (NGO) dan ternyata program lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan oleh Projec Officier Badan Publik Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) NTB, Ahmad Busyairi, saat acara Focus Group Discution (FGD) Pendalaman Undang-undang (UU) Nomor 14/2008, PP Nomor 61/2010 dan Permendagri 35/2010 tentang Keterbukaan Informasi bekerjasama dengan AIPD di hotel La Ila, Rabu (5/12).
Lebih lanjut, kata Busyairi, pelibatan NGO dalam pelaksanaan program perlu didorong di tiap daerah termasuk Bima. Pelibatan element diluat pemerntah ini, sebagai cerminan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan. “Kalau ada keterlibatan masyarakat, maka dapat menjamin adanya transparansi, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Masyarakat, kata dia, perlu didorong untuk dapat mengakses informasi. Keterlibatan berbagai element dalam mendorong keterbukaan informasi publik perlu terus dilakukan. “Selama ini masyarakat hanya menjadi sasaran penerima manfaat pembangunan, namun bagaimana masyarakat bisa juga ikut terlibat,” ujarnya.
Diharapkannya, ada program yang bisa diaplikasikan di Bima dengan melibatkan NGO. Apalagi selama ini masyarakat cenderung pasif. Element di luar pemerintahan lah yang diharapkan bisa berperan aktif. Peningkatan kapastitas elemen masyarakat perlu dilakukan, agar bisa berperan aktif.
“Kalau semua partisipatif, maka transparansi terjamin, akuntabilitas lebih baik, sehingga pelayanan publik juga terjamin,” katanya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.