Bima, Bimakini.com.-Mengapa ancaman disintegrasi banga terjadi? Menurut Kepala Bakesbangpolinmas Kabupaten Bima, Drs. Syafruddin, satu di antara penyebabnya karena pemuda dan mahasiswa kurang aktif memberikan solusi atas permasalahan. Kontribusi pemuda dalam memberikan solusi dan ide dalam merespons persoalan sangat dibutuhkan.
“Termasuk dalam menjaga kondusititas di daerah baik Bima maupun NTB,” katanya saat membuka Dialog Kebangsaan dan Bela Negara yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (Puskab) NTB, di aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (26/12) lalu.
Dikatakannya, satu di antara bentuk disintegrasi itu, munculnya konflik yang kerap terjadi belakangan ini, termasuk di wilayah Bima. Untuk itu, dia mengajak seluruh elemen agar tidak mudah terpancing atau terprovokasi dengan isu yang belum jelas kebenarannya.
“Suatu Negara akan semakin kuat pertahanannya bila saja bangsa tersebut bersatu-padu untuk memperjuangkan negara dalam melindungi dan membela hak-hak yang dimiliki, tidak terkecuali patisipasi elemen pemuda dan mahasiswa yang selalu berada di garda terdepan dalam setiap momentum sejarah kebangsaan Indonesia,” ujarnya.
Pengurus PB HMI, Farid Syahputra, S.Sos, yang menjadi pembicara saat itu menyorot organisasi kepemudaan KNPI yang tidak menunjukkan kontribusi bagi bangsa dan daerah. Keberadaan KNPI mestinya dapat memberikan kontribusi atas berbagai persoalan yang menimpa bangsa ini.
Dalam konteks Bima, kata dia, harus bisa ambil bagian untuk membantu menyelesaikan persoalan daerah. Termasuk konflik yang kerap terjadi dan tidak hanya menghabiskan anggaran APBD. “Jika dilihat dari sudut pandang KNPI sebagai payung berkumpulnya kelompok pemuda, belum memberikan kontribusi nyata atas persoalan yang dihadapi bangsa ini,” ujarnya.
Farid menilai KNPI sebagai payung organisasi kepemudaan perlu mengasah kembali taringnya agar intelektualitasnya dapat memberi kontribusi nyata. Apalagi, pemuda-lah yang menjadi ujung tombak dalam perubahan berbangsa dan bernegara.
Drs. Syech Fathurrahman, MH, mengatakan pada satu sisi Negara menggalakkan pendidikan bagi pemuda, namun pada sisi lain tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pengangguran terdidik. Negara pada satu sisi mengampanyekan mencintai produk dalam negeri, namun bangsa ini tidak kunjung jadi Negara industri.
“Terlepas dari konsep Bela Negara, ancaman paling utama adalah krisis integritas di level individu dan krisis keadilan masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks demokrasi, Syarif Ahmad, M.Si, menilai ada kekeliruan dalam cara pandang di Indonesia. Meski demokrasi sesuangguhnya memiliki cacat bawaan, yakni munculnya tirani mayoritas. Konflik etnis dengan symbol agama pasca-rezim Soeharto 1998 dinilai sebagai fase transisi dan euforia demokrasi. Berbagai konflik yang terjadi, termasuk di Bima tidak bisa dilihat berdiri sendiri.
“Namun, peristiwa-peristiwa itu didorong oleh berbagai motif kekuasaan dengan menggunakan kekerasan dan kepentingan ekonomi,” ujarnya.
Untuk menghindari konflik dan anarkisme, kata dia, Negara harus mampu menyusun dan memodifikasi proses demokrasi dengan ebrbagai macam elemen nilai lokal. Kebiasaan Negara mengimpor nilai yang tidak ditopang oleh proses filterisasi sebagai respons atas universalisme demokrasi.
Direktur PUSKAB NTB, Muhammad Tahir Irhas, S.Ag, M.Pd, mengatakan kewajiban Bela Negara dengan menciptakan kondusivitas wilayah, tidak hanya menjadi tugas kepolisian dan tentara, namun kewajiban semua warga Negara. Untuk itu, mengajak semua pihak untuk bersama menjaga agar disintegrasi tidak terjadi di tengah masyarakat. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
