Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Pengadaan Mobil Dinas Dinilai Khianati Rakyat

Bima, Bimakini.com.- Massa dari element Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Cabang Bima dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STIM) Bima, mengecam Rencangan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (RABPD) 2013 yang mengalokasikan Rp17,6 miliar untuk kendaraan operasional. Apalagi salah satu item kendaraan tersebut untuk mobil dinas Bupati Bima senilai Rp1 miliar.

Massa awalnya memblokir jalan di perempatan gunung dua, sehingga arus lalu lintas dialihkan oleh aparat. Mereka berorasi menyesalkan penganggaran kendaraan dinas yang dianggap tidak pro rakyat. Sementara terdapat 9.000 balita atau penderita gizi kurang dan hanya dialokasikan anggaran Rp1 miliar setahun.
mereka kemudian melanjutkan aksinya di DPRD Kabupaten Bima dan meminta dewan untuk membatalkan pengadaan  kendaraan dinas tersebut. Mahasiswa menuding telah terjadi persengkongkolan antara eksekutif dan legislative untuk pengadaan kendaraan dinas. Apalagi kendaraan yang ada masih sangat layak digunakan.

Ketua IMM Cabang Bima, Firmansyah, dalam pernyataan sikapnya mengatakan  harga mobil dinas bupati yang diusulkan Tim Penyusun Anggaran Daerah cukup fantastis. Kendaraan yang belum ditentukan typenya itu sama dengan biaya asupan makanan untuk 9.000 anak kurang gizi selama setahun.

Dikatakannya, pada pos belanja langsung Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima dialokasikan rencana anggaran pada pos pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (Kadarsi) hanya Rp1 miliar. Dalam RAPBD 2013, pos belanja langsung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dituangkan 10 item kendaraan dinas senilai Rp17,6 miliar.

Disebutkan, enam unit kendaraan operasional dinas senilai Rp1,740 miliar. Pengadaan kendaraan operasional dinas Station Wangon empat unit senilai Rp760 juta. Kendaraan bantuan operasional dinas tujuh unit senilai Rp2,030 miliar.

Pengadaan kendaraan operasional camat untuk medan sedang tiga unit senilai Rp870 juta. Untuk jenis medan berat empat unit senilai Rp1,440 miliar dan kendaraan operasional kepala daerah Rp1 miliar. Mobil pemadam kebakaran dua unit Rp3 miliar, truk tangki dua unit Rp760 juta. Truk sampah dua unit Rp800 juta dan pengadaan sepeda motor 400 unit senilai Rp5,2 miliar.

“Hanya fraksi PAN yang menolak, sementara fraksi lainnya patut dipertanyakan wakil rakyat atau wakil konglomerat,” katanya dalam pernyataan sikap.

Mereka mengajak seluruh element untuk bersama mendesak menolak anggaran pengadaan kendaraan dinas yang tidak memihak ke rakyat. Aksi sempat diwarnai keributan ketika mahasiswa berselisih paham. Ada yang mau beraudiensi degan anggota dewan, namun ada juga menolak. (BE.16)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Pendidikan

Kota Bima, Bimakini.com.-  Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima belum menerima  laporan dari SMK 45 Kota Bima  berkaitan dengan kasus oknum...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.- Setelah duakali diundang tidak hadir, akhirnya pejabat Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Senin...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.com.- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima melakukan Patroli Laut di wilayah Perairan Sanggar dan Tambora, Rabu, (19/11/2015). Patroli laut merupakan kegiatan...

Politik

Bima, Bimakini.com.- Pasangan calon (Paslon) ‎Bupati dan Wakil Bupati Bima, Ady Mahyudi-A Zubair, kembali mendatangi dusun dan desa di Kecamatan Ambalawi, Selasa (1/9/2015). Sebelumnya,...

Opini

Oleh: Andi Admiral Wacana pengalihan dana subsidi BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK telah menjadipolemik di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut akan diikuti dengan...