Bima, Bimakini.com.-Politik anggaran di Kabupaten Bima dinilai belum mencerminkan nafas prorakyat. Politik anggaran mestinya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bima. Dalam RPJMD itu, pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas utama, setelah itu kesehatan dan pendidikan. Justru bukan pemberantasan kemiskinan yang menjadi fokus utama.
Demikian penilaian Direktur Public Information Digger of Public Security (PIDU)–NTB, Asrul Raman, M.Pd, Jumat (21/12) melalui telepon seluler.
Dalam penilaiannya, RAPBD 2013 masih lebih banyak diarahkan untuk kegiatan fisik dan aparatur. Meskipun banyak program Pemerintah Pusat yang mengarah pada pengentasan kemiskinan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya. “Dukungan atas program itu pemerintah harus menyertakan dana sharing,” ujarnya.
Menurut Asrul, dari kebijakan anggaran di Kabupaten Bima saat ini, perlu ada penataan ulang. Politik kebijakan anggaran harus kembali mengacu pada RPJMD agar porsi anggaran tepat untuk mengentaskan kemiskinan di daerah.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah, SE, tidak menampik jika politik anggaran saat ini belum memihak untuk pengentasan kemiskinan. Acuan dalam penyusunan anggaran memang mengacu pada RPJMD, Visi-Misi Bupati Bima, jaring aspirasi masyarakat, dan Musrenbang. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran (PPAS) menjadi rujukan sebelum devinitifnya RAPBD.
“Kalau melihat politik anggaran daerah, maka masih jauh dari harapan untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya pada Bimakini.com melalui telepon seluler.
Hal itu terjadi, kata Sekretaris Banggar RAPBD Tahun 2013 ini, karena organisasi daerah yang terlalu gemuk. Jika tidak ada kebijakan untuk merampingkannya, maka sulit kebijakan anggaran itu propemberantasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. “Organisasi yang terlalu gemuk ini yang menjadi masalah, ini yang juga menghabiskan anggaran. Agar ini tidak terus terjadi, maka harus ada perampingan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, jumlah pegawai di Kabupaten Bima mencapai 10 ribu orang. Belum lagi ditambah pegawai honor daerah yang menyerap anggaran daerah. “Untuk honor saja, APBD yang dianggarkan sebesar 13 miliar rupiah,” ujarnya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.