Muhammad Amirnullah, SE
Bima, Bimakini.com.- Rencana Anggaran Pendapatan Belanja daerah (RAPBD) Kabupatren Bima 2013 yang disakan pada Rapat Paripurna, Sabtu (14/12) lalu, ternyata hanya 30 persen belanja publik. Meski paripurna tidak meloloskan pembelian kendaraan kepala daerah senilai Rp1 miliar. Pembengkakan terjadi di belanja aparatur yang mencapai 70 persen.
Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Amirnullah, SE, membenarkan masih besarnya alokasi anggaran untuk belanja aparatur dibandingkan belanja publik. Besarnya alokasi anggaran untuk aparatur dan public bergantung kebijakan kepala daerah.
“Bisa saja untuk belanja publik besar, tapi bergantung dari kebijakan kepala daerah,” ujarnya pada Bimakini.com via hanphone (HP), Senin (17/12).
Menurutnya banyak hal yang bisa diatur dari belanja aparatur untuk dikurangi. Dananya bisa dialokasikan ke kebutuhan belanja publik. Anggaran juga banyak disedot untuk belanja tidak langsung gaji pegawai, tunjangan dan lainnya.
Apakah dewan tidak bisa menggenjot belanja public? Amirnullah mengatakan dewan bisa saja mengatur agar anggaran public lebih besar lagi. Namun harus ada komitmen bersama semua anggota dewan, karena tidak bisa diperjuangkan oleh beberapa orang saja. “Fraksi PAN misanya, tidak bisa sendiri, harus didukung oleh lainnya. Dewan ini lembaga politik,” ujarnya.
Dijelaskannya, untuk RAPBD 2013 senilai Rp1.015 Triliun. Untuk belanja kebutuhan gaji, tunjangan pegawai dan lainnya senilai Rp590 miliar lebih, Belanja Langsung Rp378 miliar lebih dan Belanja tidak Langsung Rp642 miliar lebih.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Drs H Mustahid H Kako, mengatakan dicoretnya belanja langsung pengadaan kendaraan operasional kepala daerah senilai Rp1 miliar, karena pertimbangan rasional Banggar. Bukan karena desakan dari pihak luar yang menginginkan dihapus.
Menurutnya, sebenarnya wajar saja bupati meminta kendaraan dinas baru karena sudah tujuh tahun belum menganti. Kendaraan lama bisa digunakan untuk operasional tamu. Agar mobil tamu tidak sama harganya dengan mobil dinas kepala daerah.
Namun ketika ditanya pantaskah Rp1 miliar harga mobil bupati, Mustahid tidak bisa menjawabnya. Namun dengan dihapusnya pengadaan anggaran Rp1 miliar, tahun 2013 tidak ada pengadaan mobil dinas kepala daerah.
Anggaran sisa, kata dia, setelah item lain dikurangi dialokasikan ke infrastruktur lainnya. Termasuk dialihkan menambah anggaran pemberian gizi tambahan bagi balita.
Ada juga anggaran di Dinas Dikpora untuk rehab bangunan, kata dia dikurangi. Sebelumnya direncanakan Rp1,5 miliar, namun karena nantinya akan pindah, sehingga dikurangi dan alokasnya ke pos lain. “Untuk rencana pengadaan kendaraan dipangkas lebih dari dua miliar rupiah,” katanya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
