Politik

Sekarang KPU Bisa Beri Sanksi

Kota Bima, Bimeks.-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima menyatakan saat ini sudah ada aturan baru yang memberikan kewenangan penuh kepada KPU untuk memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan Pemilu. Sanksi itu diberikan setelah ada keputusan jelas melalui proses Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
        Hal itu dikemukakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bima, Firman, SE, M.AP, saat sosialisasi Perundang-undangan Pemilu Wali, Wakil Wali Kota, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yang dihelat KPU, Kamis (6/12).

Dia mengatakan pelanggaran dalam Pemilu tersebut seperti jika muncul kasus ijazah palsu calon dan politik uang. Apabila terbukti dalam proses Pengadilan, KPU bisa membatalkan pasangan calon yang menang, tetapi dengan ketentuan sebelum dilantik.

Namun, katanya, jika pasangan sudah dilantik maka kewenangan itu dilimpahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  untuk mengeksekusinya. Hal itu sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya ketika persoalan muncul, KPU belum diberikan wewenangan yang jelas untuk mengeksekusi calon yang melanggar aturan.

Saat sosialiasi itu, Firman juga menjawab beberapa persoalan yang dikemukakan peserta. Seperti munculnya fenomena “golongan putih” (Golput) saat Pemilu. Dijelaskannya, KPU tidak memiliki kewenangan melarang, apalagi memberikan sanksi bagi masyarakat yang Golput karena tidak aturan yang mengaturnya.

“Memilih dan memberikan pilihan atau tidak merupakan hak setiap orang dan tidak bisa dilarang oleh KPU,” ujarnya di SMKN 3 Kota Bima.
      Hanya saja, KPU terus menyuluh masyarakat mengenai pentingnya memberikan hak pilih, karena satu suara sangat menentukan masa depan masyarakat dan daerah untuk lima tahun berikutnya. Apabila tidak memilih, maka sama artinya tidak menginginkan perubahan daerah menjadi lebih baik.

Untuk itu, katanya, KPU berupaya dalam pendidikan politik kepada semua komponen masyarakat, kelompok maupun golongan. Satu di antara cara yang dipakai adalah sosialiasi pengelompokan sasaran, seperti yang diikuti oleh semua Kepala Sekolah.

“Kami juga sudah menggelar sosialiasi dengan DPRD dan secepatnya akan mengagendakan khusus semua SKPD,” jelasnya. (BE.20)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top