Massa yang menolak pengadaan mobdis Rp17,6 miliar
Bima, Bimakini.com.- Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima, Syarif Ahmad, MSi, prihatin dengan sikap eksekutif dan legislative di Kabupaten Bima yang dianggap mati nurani. Mereka dianggap tidak lagi memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap rakyat. Pengadaan kendaraan operasional dinas Rp17,6 miliar mencerminkan adanya gangguan sensifitas terhadap kondisi masyarakat.
Apalagi, kata Syarif, salah satu item dalam RAPBD 2013 pengadaan kendaraan operasional kepala daerah Rp1 miliar. Aktor eksekutif, legislative dan yudikatif, kesannya lebih memerdulikan apa yang dapat diperoleh dan dikumpulkan dari Negara, bukan apa yang dapat diberikan.
“Ini merupakan titik kritis dari krisis kepemimpinan. Penyelenggara Negara dalam hal ini eksekutif mengalami gangguan jiwa dan akal sehat serta kehilangan kepedulian dan tanggungjawab,” ujarnya via hanphone (HP), Selasa (12/12).
Penyakit kepemimpinan saat ini, kata Syarif, hanya mampu memiliki penglihatan untuk memenuhi pekarangannya. Suasana kebatinan telah tercerabut untuk bersimpatik terhadap kepentingan rakyatnya sendiri.
Jika benar bupati mengeluhkan belum pernah mengganti mobil dinas, maka tidak seharusnya diutarakan. Apalagi harga kendaraan untuk ukuran kepala daerah di Bima mencapai Rp1 miliar. “Kemampuan penglihatannya hanya sebatas kebutuhan pribadi, kelompok dan golongan,” katanya.
Bagi Syarif masih banyak hal lain yang harus dimanfaatkan dari anggaran tersebut. Dipertanyakannnya janji periode sebelumnya untuk pembukaan lahan baru. “Sektor riil pembukaan lapangan kerja baru, mana,” tanyanya.
Selain sector ril, kata dia, percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan baru di Woha. Alokasi anggaran yang berlum terlalu genting dapat diarahkan ke pemindahan ibukota kabupaten. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
