Kota Bima, Bimakini.com.-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima mengaku kecewa sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang dinilai tidak punya itikad baik menganggarkan dana operasional bagi lembaga pengawasan tersebut. Akibatnya, hingga kini Panwaslu kelabakan dan terpaksa bekerja dengan anggaran operasional yang diutang.
Nah, Panwaslu juga mengirim sinyal lain. Mereka mengancam akan memboikot Pemilukada Kota Bima jika distribusi anggaran untuk kegiatan operasional tidak segera dituntaskan semuanya.
Ketua Panwaslu Kota Bima, Drs. Arif Sukirman, MH, mengaku sejak awal dilantik telah melaporkan kebutuhan anggaran untuk kegiatan operasional, tetapi saat justru mendapat jawaban tidak mengenakan. Padahal, Pemkot Bima berkewajiban memfasilitasi Panwaslu, terutama terkait anggaran. Apalagi, hal itu telah diatur oleh Undang-Undang.
“Kami merasa teraniaya dan tersakiti dengan sikap Pemkot Bima. Sejak awal kami dilantik terpaksa harus mengutang demi berlangsungnya tugas Panwaslu,” katanya di Sekretariat Panwaslu didampingi Anggota, Ir. Khairuddin M.Ali, M.AP dan Dra. Asmah.
Bahkan, diakuinya, keberadaan Sekretariat yang kini ditempati, berikut fasilitas penunjang di dalamnya masih mengutang dan sebagian untuk operasional terpaksa harus merogoh kocek sendiri. Sejak mulai aktif bekerja dan mengawali tugas meminta anggota terkesan dipersulit oleh Pemkot Bima.
Tidak hanya itu. Hal yang lebih disesalkannya adalah bentuk dukungan Pemkot Bima yang menyerahkan bantuan kendaraan operasional bernomor polisi EA 21 SE bukan malah membantu kerja Panwaslu. Namun, justru keberadaan mobil tersebut nyaris beberapa kali membahayakan dirinya dan anggota lain yang memakai.
“Saya sendiri hampir kecelakaan, karena ternyata mesin mobil yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik dan kami telah melaporkan itu ke Sekda,” jelasnya.
Mengenai anggaran, katanya, belakangan diinformasikan anggaran yang seharusnya dialokasikan pada APBD Perubahan tahun 2012 lalu akan dialokasikan ke APBD tahun 2013 ini. Namun, ternyata Pemkot Bima dinilai punya rencana lain lagi dengan mencairkan anggaran Panwaslu senilai Rp800 juta tersebut menjadi dua tahap.
Kebijakan itu, terangnya, sangat merugikan Panwaslu karena tidak bisa bekerja optimal tanpa dukungan anggaran. Apabila kebijakan penyerahan anggaran dalam dua tahap dilakukan, Panwaslu akan menolak secara tegas penandatanganan penyerahan tersebut. Selain itu, mengancam akan memboikot Pemilukada Kota Bima dengan tidak akan menjadi pengawas.
“Jika itu terjadi, kami tidak akan bertugas dalam pengawasan Pemilu nanti, silakan bentuk pengawas sendiri,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Koordinator Bidang Pengawasan Panwaslu Kota Bima, Ir. Khairuddin M. Ali, M.AP. Diakuinya, sejak akhir Desember 2012 lalu, Panwaslu bekerja tanpa dukungan anggaran sedikit pun dari Pemkot Bima.
Padahal, kebutuhan anggaran itu telah diingatkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak dulu. “Kalau Pemkot bersikeras memberikan anggaran dalam dua tahap, kami tidak akan terima,” tandasnya. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
