Bima, Bimakini.com.- Pemerintah setiap tahun kadang menyampaikan perkembangan kesejahteraan pada masing-masing daerah. Setiap tahun, persentase kemiskinan selalu menurun, bahkan hingga angka signifikan. Hanya saja, tidak pernah terungkap, siapa saja yang miskin itu. Desanya, RT tempat tinggalnya atau identitas yang dianggap miskin tersebut.
Untuk itu dibutuhkan data riil sebagai acuan, sehingga transparan, bukan berdasarkan klaim persentase.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan sejumlah elemen di aula rapat DPRD Kabupaten Bima, Kamis (2/1).
Hadir saat itu, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima, eksekutif yang diwakili Bappeda, Dinas Sosial, Dishubkominfo, Bagian Humas dan Protokol, Acces, LP2DER dan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam pembuatan data kesejahteraan sosial berbasis partisipatif.
Pertemuan itu memaparkan hasil pendataan tentang klasifikasi kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat.
Bahkan, data yang dihasilkan, tidak hanya secara manual, namun juga elektronik. Peta klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat cukup lengkap, karena profil keluarga tergambar jelas. Jenis rumah, pekerjaan, harta yang dimiliki, hingga jenis ternak.
“Cukup dengan meng-klik rumah yang ingin diketahui kondisinya, maka akan muncul data keluarga. Termasuk akan terbaca, apakah KK miskin menerima raskin atau tidak,” ujar Darwis, perwakilan LP2DER Bima.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, yang hadir dalam pertemuan itu, mengapresiasi data yang dipaparkan. Apalagi, cukup detail dan selama ini tidak pernah diperoleh.
Umar, District Facilitator for Bima AIPD, mengatakan Pemerintah Daerah harus menggunakan data seperti ini. Menetapkan kebijakan harus didasarkan pada data riil, bukan rekaan. Bahkan, ini menjadi cara yang paling gampang untuk mengevaluasi kerja dan kinerja, termasuk soal tepat sasannya program.
“Data ini menggunakan data lokal, namun ini sangat faktual. Kadang ada sekolah dibangun tambahan lokal baru, sementara jumlah siswanya hanya 50 orang dan ini sebenarnya tidak layak,” ujarnya.
Ahmad Yani Umar, SE.I, M.Pd, Sekretaris Komisi IV, mengatakan selama ini disuguhkan data kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, masih perlu ada satu persepsi tentang kemiskinan itu, termasuk standarnya. Dibutuhkan koordinasi antara data BPS dengan yang dihasilkan oleh masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV, Dra. Hj. Mulyati, meminta agar data itu digunakan oleh eksekutif dan legislatif. Namun, Rajiman dari Komisi II, meminta agar tetap menghargai BPS, meski data yang dihasilkan kurang akurasinya, namun tetap ada upaya perbaikan.
Pertemuan itu akhirnya menyepakati menggunakan data tersebut dan mendorong agar data kesejahteraan sosial masyarakat dilakukan di 122 desa di Kabupaten Bima. Bahkan, DPRD Kabupaten Bima siap mengusulkan anggaran senilai Rp3 miliar.
“Pendanaan dapat dilakukan bertahap melalui APBD Perubahan dan APBD 2014,” ujar Ahmad, SP, Ketua Komisi IV.
Selain itu, meminta Bappeda agar meyakinkan pimpinan eksekutif mengusulkan dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pendataan klasifikasi kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Meminta BPS agar menggandeng LSM dalam melakukan pendataan, agar diperoleh akurasi demi kepentingan kesejahteraan rakyat. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
