Connect with us

Ketik yang Anda cari

Peristiwa

Gerakan Nurani Wera Tolak Tambang Pasir Besi

Bima, Bimakini.com.-Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Nurani Wera (GNW), Rabu (16/1) siang, mendatangi Komisi III DPRD Kabupaten Bima. Mereka menolak keberadaan tambang pasir besi di Kecamatan Wera dan mendesak legislatif mendukung penolakan  itu. Saat ini, tambang itu memasuki tahapan eksploitasi.

Massa meminta Komisis III agar merekomendasikan penolakan tambang yang dikelola PT Jagat Mahesa Karya (JMK). Mereka juga menyorot perpanjangan izin eksploitasi pada tanggal 15 Maret 2012 lalu melalui SK 118.45/191/101/16/2012.
       Menurut perwakilan massa, Roni Irawan, SK perpanjangan izin itu merupakan yang keempat kalinya diterbitkan oleh Bupati Bima itu dan  berlaku hingga 10 tahun.  Sebelumnya, SK perpanjangan izin hanya berlaku selama satu tahun sehingga hal tersebut mengherankan.
Dinilainya, tindakan itu terkesan sepihak karena tidak pernah menyoalisasikannya kepada masyarakat.
Tidak hanya itu. Katanya, selama eksploitasi tambang banyak dampak yang timbul dirasakan oleh masyarakat, tetapi hal itu tidak dijadikan dasar oleh eksekutif untuk memertimbangkan kelanjutan pertambangan.
“Kenapa eksekutif justru perpanjang izin lagi sementara kontribusi tambang tidak ada sama sekali untuk masyarakat?” tanya Roni.
Kondisi itu, diakuinya, bukan hanya opini yang sengaja dikembangkan untuk menolak keberadaan tambang. Namun, faktanya masyarakat daerah lingkar tambang hingga kini tidak sejahtera, seperti yang didengungkan pemerintah. Dicontohkannya, seperti kondisi jalan sepanjang daerah tambang kini rusak parah dan tidak ada perhatian apa-apa.
     “Masyarakat yang diklaim pemerintah banyak diakomodir sebagai tenaga kerja, tetapi kenyataannya hanya sekian persen. Lebih miris lagi gaji mereka sangat jauh dari harapan,” ungkapnya di depan anggota Komisi III.
Roni memaparkan, kondisi lingkungan masyarakat akibat pertambangan telah rusak, terutama pada wilayah mataair dan lokasi pelepasan hewan ternak. Anehnya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengeluarkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tidak memerhatikan aspek itu.
Berdasarkan kondisi itu,  lanjutnya, meski dengan pertimbangan dan kepetingan apapun pihaknya secara tegas tetap akan menolak kelanjutan pertambangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi III, Fahrirrahman, ST, didampingi tiga anggota, mengaku tidak berwenang untuk mencabut SK perpanjangan izin pertambangan karena eksekutif yang menerbitkannya. Untuk merekomendasikan,  Komisi III akan merapatkannya setelah itu membawanya ke pimpinan DPRD Kabupaten Bima untuk dibahas lagi.
Komisi III akan mengagendakan pemanggilan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) untuk meminta penjelasan mengenai perpanjangan izin itu. Begitu pun terkait masalah kerusakan lingkungan, seperti yang dilaporkan akan memanggil BLH sebagai pihak yang berwenang. (BE.20)
 

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

Bima, Bimakini,- Banjir merupakan salah satu musibah yang tidak diharapkan oleh setiap manusia, karena akan berdampak buruk pada harta benda bahkan nyawa sekali pun....

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Bagi warga Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur, banjir bukan semata membawa bala bencana, tetapi juga mendatangkan berkah. Buktinya, setiap musim hujan banjir...

Berita

SEJAK November lalu, saya bersama tim kecil mencoba untuk membaca peta potensi apa yang bisa membantu pengembangan ekonomi masyarakat Bima. Selain meneliti data, melihat...

Peristiwa

Kota Bima, Bimakini.com.- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesua (PMII) Cabang Bima, Senin (28/3/2016) menggelar zikir dan tausiyah di masjid Al Anshor Penatoi. Tausiyah dengan tema...

Politik

Bima, Bimakini.com.- Gerakan Masyarakat Pemilih Cerdas (Gema-Pis) dan Rumah Cita terus gencar melakukan kegiatan untuk mendorong partisipasi pemilih. Termasuk kalangan pelajar di SMAN 1...