ilustrasi
Oleh: DRS. TAUFIQURRAHMAN, M. Pd
Kasus penembakan terhadap lima (5) orang yang baru terduga sebagai pelaku terorisme di wilayah Bima dan Dompu sebagai kado tahun baru 2013 bagi aparat KePolisian telah melahirkan tingkat ketidak percayaan masyarakat terhadap aparat kePolisian Indonesia. Dalam kaitannya dengan ini, pengamat politik Bima Syarif Ahmad, M. Si mengatakan bahwa Pembentukan Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi (TPFR) Bima mengisyaratkan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kerja aparat dalam pemberantasan terorisme. Operasi anti terorisme justru dianggap memiliki kejanggalan dan tidak direspon positif public di Bima. Hal itu dikatakan pengamat Terorisme Bima (Kamis (10/1).
Berkaitan dengan pemberantasan terorisme yang masih merupakan hak dan monopoli Polisi dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus 88) telah melahirkan dua sikap yang saling bertentangan dalam tataran sosial kemasyarakatan. Disatu sisi, aparat kePolisian dipuja dan diberikan sanjungan atau mungkin fee/dana besar oleh orang-orang atau kelompok yang merasa terusik dengan keberadaab kelompok terorisme itu seperti negara-negara barat, Australia, Pemerintah, dan kelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi disisi lain menimbulkan ketidak percayaan dan keraguan apa memang benar oknum yang telah ditembak mati/ tewas tersebut benar- benar sebagai terorisme ?. Bagi kelompok ini mengatakan bahwa alangkah indah dan bagusnya seandainya Polisi berupaya melakukan negosiasi atau melakukan penembakan untuk melumpuhkan saja agar lebih muda untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang keberadaan jaringan terorisme tersebut.
Berkaitan dengan sikap keras dan depresif Polisi dengan berdalih bahwa penembakan itu dilakukan karena para terorisme juga melakukan perlawanan/ kontak senjata. Inilah klaim yang selama ini dilakukan oleh aparat kePolisian. Menurut penulis, Polisi (Densus 88) sebagai pasukan elit terlatih dengan senjata otomat canggih, tentu lebih mengutamakan membongkar jaringan terorisme jauh lebih utama dari pada sekedar membunuh oknum-oknum anggota kelompok terorisme yang hanya sekedar sebagai pelaku lapangan. Karena dengan berupaya menangkap dalam keadaan hidup-hidup, maka Polisi punya kewenangan penuh untuk melakukan berbagai teknik interogasi agar anggota jaringan terorisme yang tertangkap mau dan bersedia membongkar jaringannya, apalagi pada saat interogasi tersebut dapat melibatkan para Kiyai, Psikolog, Pendidik, Ulama dan ilmuwan. Tentu upaya ini akan lebih baik untuk dilakukan oleh Polisi dari pada sekedar melakukan tindakan pembunuhan dengan penembakan dengan peluru tajam dan penumpahan darah (Peluru dan Darah).
Pembentukan Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi (TPFR) Bima yang melibatkan berbagai pihak pada Rabu (9/1/013) sore di Kantor Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima. Rapat pembentukan tim tersebut dihadiri oleh sejumlah elemen, seperti MUI, LBH Amanat, LDPU An Naba, JAT, HMI, Per Mahasiswa, Forlis, Lembaga Dakwah Kampus, BEM, serta Akademisi. Pembentukan tim itu sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan atas kondisi yang ada. Termasuk ingin mengungkap kebenaran atas opini yang dibangun kePolisian seperti yang diungkapkan oleh Ketua TPFR Bima Hadi, ST; MM Hadi Mengatakan terdapat perbedaaan yang nyata antara stigma nasional dan internasional dengan kenyataan di Bima. Kondisi terkini adalah penetapan status siaga satu di Pulau Sumbawa oleh Polda NTB. “Pada kenyataannya masyarakat Bima tidak merasakan sama sekali ketegangan sebagai dampak klaim terorisme oleh Polda NTB,”
Pendidikan, dan Dialog. Hanya dengan Pendidikan dan Dialog yang mampu dan mumpuni untuk memberantas dan meminimalisir gerakan terorisme di Bumi Indonesia. Senjata dan Darah yang selama ini digunakan oleh Polisi seharusnya segera dihentikan karena tidak akan menyelesaikan masalah terorisme dan hanya akan membuat suasana saling balas dendam baik oleh anggota jaringan terorisme itu sendiri maupun oleh keluarga dan keturunan korban penembakan itu pada masa akan datang. Kenapa Pendidikan ? Karena dengan pendidikanlah maka generasi bangsa dapat diwariskan nilai-nilai islam seperti semangat juang, berjihad, berperang dapat diajarkan dengan baik dan benar oleh guru dan dosen dalam lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat dasar (SD/MI, SMP/MTs), menengah (SMA/MA/SMK) sampai tingkat tinggi (PTS/PTN). Harus diakui oleh kita semua terutama dalam kurikulum formal Pendidikan Agama Islam (PAI) bahwa ajaran Islam tentang Jihad, Perang menurut Islam tidak dicantumkan dalam KD, KD, Materi pembelajaran PAI, sehingga generasi kita (Siswa dan Mahasiswa) mendapatkan materi itu pada kegiatan-kegiatan pengajian yang nota bene bisa diberikan secara salah dan oleh orang yang salah. Mungkin ini (bukan hasil penelitian) yang menjadi salah satu alasan tumbuh suburnya gerakan terorisme versi Pemerintah dan Polisi.
Terorisme adalah sebuah idiologi. Karena sebuah idiologi maka gerakan itu selalu tumbuh subur dan berkembang baik dengan berbagai gaya dan gerakan. Idiologi itu adalah sebuah aliran dan faham yang bisa diajarkan dan dikembangkan secara ilmiah, akademik, nilai, moral dan berupa pergerakan. Hanya pendidikan yang baik, benar dan kualitas yang bisa mengimbangi dan menyaingi perkembangan dan pertumbuhan sebuah idiologi. Idiologi akan tetap diajarkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pilihan senjata dan Darah dalam membubarkan dan memberantas sebuah Idiologi tidaklah tepat, malah hanya akan membuat pengikut sebuah idiologi itu militan, bergerak di bawah tanah, tambah rapi dan sistematis.
Kenapa dengan Dialog ? Forum dialog antar Umat Beragama dengan Pemerintah walau sudah terbentuk seperti MUI, Bazda, LPTQ, PHBI, FKUB, dan organisasi sosial keagamaan yang sudah ada seperti NU, Muhammadiyah, Persis, HMI, PMII, IMM, PII, dan yang lainnya belum banyak membahas dan mengkaji bagaimana upaya bersama untuk menyelesaikan dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan terorisme yang lagi tumbuh subur dan berkembang di Indonesia khususnya di Bima dan Dompu yang sering menjadi daerah produk garakan terorisme. Walau kita akui dan rasakan bahwa kondisi daerah Bima dan Dompu tidak dalam kondisi mencekam dan menakutkan seperti yang diklaim selama ini.
Penulis punya keyakinan bahwa hanya dengan Pendidikan dan Diolog antar Umat Bergama dengan Pemerintah dan dialog Interen Umat Bergama saja yang bisa menghapus stigma atau icon bahwa Bima bukanlah daerah merah atau kuning yang menumbuh suburkan jaringan terorisme atau daerah pelarian terorisme. Stigma atau Icon ini hanya akan merugikan seluruh masyarakat Bima Dompu baik dalam tataran lokal (NTB), maupun pada tataran Nasional serta Internasional. Karena itu, semoga langkah pembentukan TPFR yang melibatkan berbagai komponen organisasi kemasyarakatan seperti MUI, Akademisi, Mahasiswa, dan Organisasi lainnya menjadi titik / star point yang bisa diharapkan sebagai jembatan atau terobosan baru (new innovasion) dalam meberantas jaringan terorisme atau yang dituduh terorisme khususnya di Bima dan Dompu. Amin dan Semoga !
Penulis adalah Dosen STKIP Taman Siswa
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
