Bima, Bimakini.com.-Dugaan penjualan pupuk milik keluarga oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, Drs. M. Sarjan, diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) direaksi oleh sejumlah warga Desa Renda. Rabu (23/1) lalu, ratusan warga Renda mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima. Mereka mendesak lembaga itu segera mencabut izin penjualan pupuk Sarjan.
Warga menilai, politisi PPPI itu telah mengkhianati amanat warga, terutama Renda. Mestinya, anggota Dewan harus memerjuangkan kesejahteraan masyarakat saat dibutuhkan, bukan mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Bima segera ‘turun tangan’ mencabut ijin penjualan pupuk Sarjan, jangan ‘menutup mata’ melihat penderitaan petani,” teriak Arifuddin, perwakilan warga.
Arifuddin mengaku saat ini di Renda para petani sedang tercekik menyusul lonjakan harga pupuk. Imbasnya, banyak petani yang belum memupuk tanaman padi, padahal sudah waktunya mendapatkan nutrisi. Apabila hal itu terus dibiarkan tanpa perhatian pemerintah dan DPRD, maka bisa jadi petani terancam gagal panen.
“Semua warga sebenarnya menaruh harapan besar terhadap para anggota Dewan, terutama Komisi II yang mengurus pertanian. Namun, sampai saat ini belum ada yang diperbuat untuk para petani, justru anggota mereka terlibat menyengsarakan petani,” sesalnya.
Perwakilan warga lainnya, Yamin, yang diwawancarai mengaku kedatangan warga menuntut dua hal, yakni meminta pemerintah segera menurunkan harga pupuk. Masalahnya, harga pupuk normal diakui semula hanya berkisar Rp90 ribu/sak kini telah menembus hingga harga Rp200 ribu/sak. Hal itu menyebabkan para petani tercekik karena harganya tidak terjangkau.
Padahal, menurutnya, kebutuhan petani terhadap pupuk bukan hanya satu sak, karena tergantung dari luas petak sawah masing-masing. Mereka menduga lonjakan harga pupuk karena ulah para pengecer nakal. Untuk itu, warga meminta pencabutan izin penjualan pupuk anggota Komisi II, Sarjan.
“Kami juga meminta distribusi pupuk bisa kembali normal lagi, sehingga petani tidak dirugikan,” ujar Yamin.
Usai menyampaikan aspirasi di kantor DPRD Kabupaten Bima, warga kembali menuju Dinas Pertanian Tanaman Pangan, karena tidak satu pun anggota Dewan yang menemui mereka.
Informasi yang diperoleh semua anggota Dewan sedang dalam masa reses, sehingga tidak ada satu pun di tempat. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
