Kota Bima, Bimakini.com.-Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tidak kunjung membayar tunggakan tunjangan sertifikasi guru tahun 2012 selama dua bulan dan kekurangan tahun 2010. Hal itu mulai menuai protes dan sikap tegas dari pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bima.
Ketua PGRI Kota Bima, Drs. H. Sudirman, M.Si, mengisyaratkan akan bersikap tegas jika Pemkot Bima tidak kunjung membayar tunggakan atau sisa sertifikasi guru tahun 2010 dan 2012 hingga batas waktu (deadline) yang diberikan sebulan ke depan. Sikap tegas yang bisa ditempuh PGRI menggelar protes secara terbuka dan menempuh jalur hokum
“Selama ini kami sudah kerap kali mencoba mendekati pemerintah, terutama Dinas Dikpora agar mendengarkan keluhan guru-guru, karena itu merupakan hak teman-teman kami. Jika hingga bulan depan belum juga dibayar, kami akan bersikap tegas,” katanya di STKIP Taman Siswa, kemarin.
Dikatakannya, regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah membayar tunjangan sertifikasi sudah jelas. Apalagi, anggaran itu sudah dialirkan oleh Pemerintah Pusat. “Ini sebenarnya sangat aneh dan ada yang nggak beres, karena anggaran itu sudah dialokasikan Pemerintah Pusat, mengapa mandek di tingkat daerah, ini sangat aneh, ada apa-apanya,” katanya.
Sudirman mengisyaratkan, akan menyampaikan persoalan tersebut saat musyawarah nasional (Munas) PGRI di Mataram dalam waktu tidak lama lagi.
Sebelumnya, keluhan guru berkaitan dengan macetnya pembayaran sertifikasi sudah disampaikan kepada penguruh tingkat Provinsi NTB. Hingga saat ini, kekurangan sertifikasi guru SMP dan SMK sebanyak 10 persen tahun 2010 belum jelas akan dibayar kapan.
“Kami akan berupaya menempuh upaya komunikasi dengan pemerintah kota (Bima), tapi jika masih mentok juga. Kami akan bersikap tegas, karena bagaimana pun ini berkaitan dengan hak guru, apalagi uang itu sudah dialirkan,” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
