Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Sulaiman Hamzah Terima Gaji DPRD NTB meskipun Dipenjara

Mataram, Bimakini.com.-

Sulaiman Hamzah masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, meskipun tengah dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram.“Masih terima, yang bersangkutan dianggap masih sebagai anggota DPRD NTB karena belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkra),” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB H Lalu Sajim Sastrawan di Mataram, Selasa.

     Ia mengatakan, sesuai ketentuan keanggotaan Sulaiman di DPRD NTB baru akan hilang setelah ada keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) atas usulan Partai Demokrat.   
     Pada Oktober 2012, pimpinan Partai Demokrat mengajukan usulan PAW atas Sulaiman, sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, hingga berkas usulan itu sampai di meja Mendagri Gamawan Fauzi.
     Namun, dinyatakan belum lengkap sehingga dikembalikan ke daerah.
     Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi berkas usulan PAW itu antara lain, surat usulan asli bukan “fotocopy”, surat persetujuan PAW dari pimpinan partai yang ditandatangani atas materai, dan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkra) atas kasus yang dialami Sulaiman.
     Pengembalian berkas usulan PAW atas Sulaiman itu disertai surat resmi dari Mendagri yang ditujukan kepada Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB, tertanggal 22 November 2012.
     “Salinan putusan berkekuatan tetap itu yang belum ada. Karena proses banding hingga pengadilan akhir di MA belum rampung. Karena itu Mendagri belum bisa terbitkan persetujuan atas usulan PAW terhadap Sulaiman,” ujarnya.
     Dengan demikian, kata Sajim, Sulaiman masih berstatus anggota DPRD NTB meskipun tengah menghuni Lapas Mataram, dan berhak atas gaji di gedung wakil rakyat itu.
     Hanya saja, Sulaiman tidak berhak menerima penghasilan yang ada kaitannya dengan tingkat kehadirannya di gedung DPRD, termasuk dana kunjungan kerja.
     Gaji yang masih diterima Sulaiman itu diperkirakan mencapai Rp14 juta lebih.
     “Gaji itu terhenti jika keanggotaannya di DPRD NTB dicabut, atau setelah ada keputusan penetapan PAW,” ujar Sajim.
     Sulaiman Hamzah terjerat masalah hukum, ia divonis penjara selama tiga tahun dalam sidang perkara dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Bima tahun anggaran 2007, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram, 10 Mei 2012.
     Dalam amar putusannya, majelis hakim tindak pidana korupsi itu menyatakan Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
     Majelis hakim menjatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun, dan denda sebesar Rp50 juta. Dalam perkara itu Sulaiman terbukti melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
     Sulaiman merupakan politisi Partai Demokrat NTB yang terjerat kasus di masa lalu, saat masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Pemuda dan Olahraga (Dikdaspora) Kota Bima, kemudian menjadi Asisten II Setkot Bima.
     Dalam jabatannya di Pemkot Bima itu ia teridentifikasi terlibat penyimpangan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 yang total nilai anggarannya mencapai Rp10 miliar untuk pembangunan 34 unit Sekolah Dasar (SD).
     Sebelum divonis atau sejak April 2012, Sulaiman diberhentikan sementara dari keanggotaannya di DPRD NTB, setelah jabatan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang diembannya dicopot.  (ant)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Berita

Jakarta, Bimakini.- NTB, khususnya Pulau Sumbawa memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu contoh atau rolemodel yang visionable atau berkelanjutan. Hal itu...

CATATAN KHAS KMA

SAYA tidak punya pengalaman yang cukup untuk menulis tentang olah raga. Sejak pertama menjadi wartawan pun, saya lebih banyak menjadi wartawan bisnis, walau kadang...

Hukum & Kriminal

Kota Bima, Bimakni.- Dua tersangaka kasus pembayaran gaji SI, ASN lingkup Dinas Dikpora Kota Bima, Senin (29/6) batal diserahkan. Pengacara kedua tersangka menyerahkan surat...

CATATAN KHAS KMA

ADALAH Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InSPIRASI) NTB pada 7 Desember 2019 lalu, mencanangkan gerakan Save Teluk Bima. Kegiatan dua hari itu, menjadi heboh...

NTB

Mataram, Bimakini.- Harmoni kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat dibawah kepemimpinan Gubernur Dr. TGH M Zainul Majdi atau akrab disapa TGB, terwujud dan terjaga dengan...