Kota Bima, Bimakini.com.- Pengamat pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Syahbuddin, S.Pd, menilai penerapan 20 paket soal untuk Ujian Nasional (UN) dan pembenahan sistem pada daerah bukanlah jaminan kualitas pendidikan mampu tercapai. Sebab, selama ini dunia pendidikan di daerah selalu ditunggangi dan diintervensi untuk kepentingan politik.
Menurutnya, salahsatu upaya realistis untuk membenahi sistem yang telanjur buruk pada daearah, yakni mengembalikan hierarki lembaga pendidikan, sekolah, dinas maupun unit penyelenggara teknis ke dalam sistem instansi vertical. Hal itu agar peluang intervensi politik semakin sempit dan hasil pendidikan semakin bermutu.
“Sebagai contohnya saja, kita lihat pada proses mutasi pejabat, pimpinan sekolah lebih banyak dominan karena intervensi politik. Bupati sebelumnya dengan kepentingannya sendiri, kemudian sekarang dengan kepentingannya sendiri juga,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa, kemarin.
Syahbuddin kuatir jika intervensi terhadap dunia pendidikan terus terjadi, maka pelajar dan guru di Bima semakin tidak bermutu. Akumulasi kondisi tersebut akan berdampak buruk terhadap kualitas generasi mendatang.
Menurutnya, selama ini banyak guru yang dipromosikan sebagai Kepala Sekolah atau jabatan teknis tertentu dalam lingkup pendidikan, karena sebelumnya menjadi tim sukses (Timses) bayangan pejabat politik atau karena hubungan kedekatan, bukan karena kompetensi.
“Kita bisa melihat dari kemampuan Kepala Sekolah atau pejabat pendidikan, kita bisa menguji kompetensinya. Saya mengamati itu sendiri saat berhadapan langsung dengan meeka, ternyata untuk tugas dan hal teknis yang menjadi kewenangannya saja tidak bisa dan bingung,” katanya.
Dikatakannya, untuk penilaian terhadap kualitas pendidikan, masyarakat juga bisa melihat dan membandingkan antara sekolah umum yang cenderung ditunggangi kepentingan politik dengan kualitas guru dan output pendidikan pada madrasah.
“Kita bisa lihat sekarang madrasah sekarang lebih unggul, bisa dilihat prestasi akademik siswa dan kompetensi guru, sebab intervensi politik sedikit karena mereka bersifat vertikal beda dengan sekolah umum lebih menekankan kedekatan atau kepentingan politik,” katanya.
Ditambahkannya, karut-marut dunia pendidikan harus segera menjadi atensi dan bahan evaluasi pemerintah dengan mengubah kekurangannya selama ini. Intervensi dunia pendidikan di daerah sudah terlalu banyak, contohnya saja PGRI Kabupaten Bima dipimpin oleh Kepala Dinas.
“Bagaimana bisa independen dan menyuarakan suara guru kalau lembaga profesi dipimpin pejabat yang mengendalikan kebijakan,” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
