Bima, Bimakini.com.- Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi (TPFR) terbentuk, Rabu (9/1) sore di Kantor Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima. Rapat pembentukan tim tersebut dihadiri oleh sejumlah elemen, seperti MUI, LBH Amanat, LDPU An Naba, JAT, HMI, Per Mahasiswa, Forlis, Lembaga Dakwah Kampus, BEM, serta Akademisi. Pembentukan tim itu sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan atas kondisi yang ada. Termasuk ingin mengungkap kebenaran atas opini yang dibangun kepolisian.
Petemuan itu menunjuk, Hadi Santoso, ST, MM dari LDPU An Naba sebagai Ketua TPFR dan Rismunandar sebagai sekretaris. Tim mulai bekerja untuk mengumpulkan informasi dan fakta dilapangan terkait dengan penembakan oleh Densus 88.
Hadi Mengatakan terdapat perbedaaan yang nyata antara stigma nasional dan internasional dengan kenyataan di Bima. Kondisi terkini adalah penetapan status siaga satu di Pulau Sumbawa oleh Polda NTB. “Pada kenyataannya masyarakat Bima tidak merasakan sama sekali ketegangan sebagai dampak klaim terorisme oleh Polda NTB,” ujarnya.
Adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penindakan klaim kauss terorisme di wilayah Bima, termasuk kasus Ustadz Bahtiar yang ditembak mati dengan alasan pulang dari Poso. Padahal pada kenyataannya tidak pernah meninggalkan Bima. “Tim ini juga untuk memberikan keberimbangan informasi yang dikonsumsi melalui media. Selama ini hanya sumber sepihak dari kepolisian, yang dipandang sangat memperburuk citra Bima yang ramah dan agamais,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, perlu adanya aksi lapangan yang bersifat investigative dan nyata demi menyuguhkan fakta pada masyarakat. TPFR melihat kepolisian masih tertutup terhadap berbagai elemen termasuk pers atas hampir semua kejadian di Bima.
“Untuk itu TPFR Bima diharapkan mampu menampilkan fakta lapangan versi masyarakat. TPFR Bima harus bisa menjadi penyeimbang berita atas kasus-kasus faktual di Bima,” ujarnya.
Selain itu, kata Hadi, TPFR sebagai pusat informasi atas kasus-kasus yang berefek pada citra Bima. Menjadi corong masyarakat pada media massa, pemerntah daerah, kepolisian, DPR RI, Presiden, dan Komnas HAM.
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bima, H Abdurrahmin Haris, MA, mengatakan selama ini kerap menegaskan tidak ada teroris di Bima. Tidak ada masyarakat yang mengeluh dan merasakan ada ancaman seperti yang kerap dikuatirkan aparat.
Kasus penembakan lima orang oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror di Dompu telah memunculkan stigma negatif tentang Bima. Stigma tersebut tentu mengarah ke pencitraaan Islam, terutama di Bima. “Saya mendukung adanya tim ini. Perlu menggali fakta, seperti apa kebenaran kasus ini. Agar kita tidak dikuasai kebatilan,” tegasnya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
