Dompu, Bimakini.com.- Puluhan masyarakat miskin di sekitar kota Dompu, Selasa (15/1), berunjukrasa. Aksi dimulai sekitar pukul 10.30 WITA, diawali dari Masjid Raya Dompu dan berakhir dialog dengan anggota DPRD Dompu. Sebelumnya, mereka berorasi di di depan pasar raya Dompu.
Mereke mengecam kebijakan pembagian dana bedah rumah untuk masyarakat miskin yang dinilai tidak adil. “Kita minta agar program rumah kumuh itu menyentuh langsung warga miskin,” teriak wakil pendemo.
Pendemo dibawah koordinasi Gerakan Bersama Pemuda dan Mahasiswa Dompu dan SRMI dengan korlap Arujin itu, juga menuding dugaan penyelewengan dana dalam pelaksanaan program rumah kumuh tersebut. “Saya minta pemerintah transparan dan tidak pilih-kasih,” teriak Arujin dalam orasinya.
Massa juga membakar ban di depan pertokoan Dompu. Setelah itu Bappeda Dompu. Mereka menuntut pemerintah dan legislatif bersikap tegas tidak mencairkan dana pada tahap kedua. Membentuk tim independen untuk investigasi rumah kumuh dan mengakomodir warga yang layak agar tidak terjadi ketimpangan pada APBD 2013.
Selain itu, meminta pertanggungjawaban Unit Pelaksana Kegiatan dan Tim Pendamping Masyarakat, Lurah Bada serta Bapeda terkait dugaan manipulasi data penerima bantuan, juga memanggil Kabid Pembangunan Fisik Bappeda.
Di DPRD Dompu, massa berorasi dengan tuntutan sama. Mereka membakar ban dan berdialog. Mereka diterima di ruangan Komisi I.
Hadir saat itu Kabid Pembangunan Fisik Bappeda Dompu, Ir. A.Muis, anggota DPRD Dompu, Kurniawan Ahmadi, Drs. Aw Syafrudin, TPM dan TPK Bali I dan Bada.
Ada beberapa solusi dalam pertemuan itu. Mengakomodir 50 warga miskin di Bada dan Bali I dalam mendapatkan bantuan rumah kumuh dan akan diusahakan lewat Bansos, Melaporkan masalah ini ke Ketua DPRD untuk ditindaklanjuti serta meminta perwakilan massa mengoordinasikan masalah itu dengan Bupati Dompu. (BE.15)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
