warga kolo saat sampaikan protes
Kota Bima, Bimakini.com.- Sejumlah warga Kelurahan Kolo, Minggu (10/2) pagi, mendatangi Kantor Kelurahan setempat. Mereka memrotes data nama penerima dana bakulan yang diindikasikan fiktif. Masalahnya, data penerima yang dipegang oleh Rukun Tetangga (RT) dan pihak Kelurahan berbeda nama maupun nominal uang yang diterima.
Hal itu mengundang tanya warga dan menganggap pihak Kelurahan tidak transparan. Menurut warga, pihak RT maupun Kelurahan yang dimintai klarifikasi asal data penerima mengaku sama-sama didapat dari Pemerintah Kota Bima.
“Ini kan aneh, ada dua data yang dipegang mana yang benar. Kalau hanya beda nama mungkin tidak terlalu dipertanyakan tetapi di jumlah uang yang diterima juga berbeda,” jelas perwakilan warga Kolo, Suparjo, di aula kantor Kelurahan.
Kata Suparjo, alokasi dana tersebut dinilai tidak jelas, karena ada yang sudah menerima dan ada yang belum samasekali. Untuk itu, bersama warga meminta klarifikasi pihak kelurahan dan menjelaskan permasalahan tersebut agar tidak muncul asumsi negatif.
Warga lainnya, Hadne, menilai bantuan dana bakulan yang disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran. Banyak penerima yang diketahuinya samasekali tidak memiliki bakulan atau usaha kios, tetapi justru mendapatkannya. Sebaliknya, ada warga yang kurang mampu dan memiliki usaha bakulan tetapi tidak mendapatkan bantuan.
Dicontohkannya, seperti Ramlah, janda yang setiap hari hanya berjualan seadanya untuk menghidupi diri dan keluarganya. Namun, pemerintah tidak memberikan bantuan sedikit pun. “Seharusnya mereka inilah yang berhak mendapatkan bantuan,” ujarnya di tempat terpisah.
Selain persoalan itu, kedatangan warga juga memertanyakan anggaran pogram rehabilitasi rumah tidak layak huni (bedah rumah) yang baru diterima sebagian warga. Dari jumlah penerima 25 orang, baru 13 orang yang mendapatkan dan pengerjaannya diakui telah rampung.
Menanggapi keluhan warga tersebut Lurah Kolo, Muhamad Amin, S.Pt, mengakui penerima dana bakulan didata sebelum dirinya menjabat sehingga tidak mengetahui persis bagaimana mekanisme pendataan dilakukan. Nah, saat menjabat hanya kebagian data yang sudah ada dan bertugas membagikannya.
Dia juga heran munculnya perbedaan data penerima dari RT dan Kelurahan seperti disampaikan warga. Mengantisipasi kesalahan terjadi, memang berinisiatif tidak membagikannya sebelum diklarifikasi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BPMPK).
Dana tersebut, kata Lurah, sebenarnya sudah harus dibagikan sejak Desember 2012 lalu karena bersumber dari APBD NTB tahun 2012. Namun, karena terlambat diinformasikan dan timbul permasalahan itu sehingga belum membagikannya. Total dana Rp30 juta tersebut diakui telah masuk ke rekening kelurahan dan masih utuh.
Mengenai dana ‘bedah rumah’, diakuinya, baru 13 orang yang mendapatkannya dari jumlah penerima 25 orang, karena pencairannya secara bertahap. Untuk itu, kepada warga yang belum mendapatkannya diharapkan bersabar karena dipastikan dana sebesar Rp5 juta per orang itu akan tetap dibayarkan.
Di tempat yang sama Camat Asakota, Lalu Sukarsana, S.IP, memaklumi munculnya aspirasi warga dan itu dianggap wajar agar mengetahui masalah sebenarnya. Diakuinya, pihak Kelurahan Kolo kurang terbuka dengan warga ketika ada program yang masuk ke Kelurahan.
Selain itu, katanya, tidak ada koordinasi maksimal antara Lurah dengan perangkat RT maupun RW. Selama ini, hanya Lurah yang berperan, sedangkan perangkat lainnya tidak ikut mendukung. “Untuk itu, saya harapkan ini sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran ke depan,” harap Camat.
Selain itu, aspirasi warga akan dilaporkannya kepada Pemerintah Kota Bima agar bisa dicarikan solusi. Mengenai hasilnya akan dilaporkan kembali kepada warga. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
