Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pendidikan

Dinas Dikpora Diharapkan tidak Diskriminatif Soal PLS

Bima, Bimakini.com.-  Sejumlah penyelenggara pendidikan luar sekolah  mengharapkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, tidak diskriminatif dalam merekomendasikan dan menetapkan lembaga penerima program nonformal dan informal.

Ketua PKBM/PAUD Naurah Desa Talabiu Kecamatan Woha, Abdul Gafur, S.Sos, berharap Dinas Dikpora selektif, namun tetap objektif dalam menilai sepak-terjang penyelenggara pendidikan nonformal. Selama ini, Dinas selalu mendata lembaga namun saat giliran pencairan program, hanya lembaga tertentu yang mendapatkan dana.

“Kita menginginkan proses normatif, tidak membedakan antara lembaga tertentu. Jangan sampai ada skala prioritas karena unsur-unsur yang tidak rasional, seperti kedekatan. Biarkan lembaga berkompetitif sehat sehingga ouput dari PLS juga signifikan,” katanya di Talabiu, kemarin.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Menurut bapak satu anak ini, hanya melalui proses seleksi yang sesuai aturan menghasilkan lembaga berkualitas, bisa melaksanakan program sesuai petunjuk teknis dan menghasilkan hasil maksimal. “Terus-terang kami jenuh, kami sudah sering didata dan diverifikasi, baik oleh forum maupun dinas, tapi hasilnya tidak jelas. Proses pengurusan nomor induk lembaga saja berbelit-belit,” katanya.

Dia mengharapkan, ke depan pihak terkait dan pemerintah juga memastikan pengajuan program atau proposal oleh lembaga tidak dibebani biaya apapun. Hal itu penting guna memastikan tidak muncul persoalan setelah program ada. “Yakin saja kalau pola penerimaan dan pengurusan proposal dibebani biaya, jangan heran munculnya lembaga-lembaga yang berorientasi pada anggaran tanpa memedulikan kualitas penyelenggaran program pendidikan,” katanya.

           Pada bagian lain, pengelola Taman Baca Masyarakat (TBM)/ PAUD/PKBM Arahman Desa Bajo, Abdul Hamid, juga meminta Dinas Dikpora tidak diskriminatif terhadap lembaga mana pun. Dinas harus memberikan kesempatan yang sama kepada lembaga berkompetisi dalam mendapatkan program dan melaksanakan pendidikan yang berkualitas. “Kalau bisa Dinas harus lebih selektif dengan berpedoman pada petunjuk, kalau bisa diberikan kesempatan yang sama kepada setiap lembaga, jangan terpusat pada lembaga tertentu atau wilayah tertentu,” katanya.

     Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) PNFI Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Drs. Handal Wirawan, mengatakan secara umum Dinas hanya bertugas menyeleksi kelayakan lembaga mendapatkan izin operasional, sedangkan penentuan kelayakan mendapatkan program bergantung PNFI Provinsi maupun Ditjen PAUDNI dan Dikmas. Untuk memaksimalkan hasil program, SKPD setempat juga menguatkan kemitraan dengan forum PKBM. (BE.17)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pendidikan

Bima, Bimakini.- Lembaga Pemantau dan Pengawas Korupsi (LPPK) NTB bersama Garda Muda LPPK NTB, Senin (17/10/2016) menyuarakan aspirasi di depan Dinas Dikpora Kabupaten Bima....

Pendidikan

Kota Bima, Bimakini.com.-  Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima belum menerima  laporan dari SMK 45 Kota Bima  berkaitan dengan kasus oknum...

Ekonomi

Bima, Bimakini.com.- Pengadaan  bibit   kedelai  bagi  petani untuk Musim Kemarau (MK) I tahun 2016 beberapa waktu lalu yang dilakukan  sejumlah penangkar,  bukan sepenuhnya kesalahan...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.- Setelah duakali diundang tidak hadir, akhirnya pejabat Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Senin...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.-      Pemerintah Kabupaten Bima sudah menerapkan lima hari kerja sejak sebulan terakhir. Pemantauan terhadap kepatuhan Satuan Kerja Perangkat daerah dan Unit Pelaksana ...