Bima, Bimakini.com.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengaku menyadari pentingnya partisipasi masyarakat untuk mendorong terwujudnya pelayanan prima. Keikutsertaan masyarakat diharapkan menjadi energi pendorong pelayanan public yang adil, professional, transparan dan akuntabel. Hal itu dikatakan Asisten III Setda Kabupaten Bima, H Ma’ruf, SE, saat membuka Seminar dan Lokakarya Implementasi Undang-undang (UU) Pelayanan Publik yang diadakan oleh Solud NTB dan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) di Hotel Marina, Rabu (7/2/2013).
Ma’ruf mengatakan terwujudnya tata pemerintahan yang baik menjadi salah satu agenda. Bahkan pemerntah daerah sudah semaksimal mungkin untuk mewujudkan itu semua, melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
“Keterlibatan masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan prima yang adil, professional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Makruf mengatakan Pemkab Bima sangat mengapresiasi kegiatan Seminar dan Lokakarya Pelayanan Publik seperti ini. Diharapkan akan lahir rumusan untuk membantu meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Sementara itu, Hidayaturrahman, dari Bagian Organisasi dan pemberdayaan Aparatur Setda Kabupaten Bima yang menjadi pembicara mengatakan Pemda sudah berupaya mewujudkan pelayanan public yang baik. Karena aturan sudah ada, maka pelayanan harus diperbaiki mengikuti standar yang ada.
Dikatakannya, sebelum UU tentang pelayanan public ada, Pemkab Bima sudah menerapkannya. Bahkan sudah ada penanganan fakta integritas oleh semua PNS di Kabupaten Bima untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini adalah upaya yang dilakukan, kalau ada yang belum puas, maka kekurangan itu diperbaiki dan yang sudah maksimal dipertahankan. “Hanya saja, hambatan yang ditemui dalam penerapan pelayanan public seperti ini adalah komitmen masng-masing aparatur,” ungkapnya. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.